Singgung soal Menteri yang Berani, Jokowi Beri Contoh Eksekusi UU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/11/2020, 22:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden menegaskan bahwa pengecekan pergerakan manusia di bandara Soetta sudah sangat ketat. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd
MUHAMMAD IQBALPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2020). Dalam kunjungannya Presiden menegaskan bahwa pengecekan pergerakan manusia di bandara Soetta sudah sangat ketat. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut belum semua menterinya memiliki keberanian dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sulit.

"Ya ada yang sudah (berani) dan ada yang belum (berani). Berani itu tidak harus kelihatan sangar gitu ya," ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosiana Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

"Tetapi yang penting berani itu berani mengeksekusi kebijakan yang memang sulit. Keberanian itu yang kita butuhkan. Ada ketegasan," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Masih Banyak yang Belum Baca UU Cipta Kerja

Saat kembali ditanya tentang contoh tindakan yang berani, Jokowi menyebut eksekusi terhadap omnibus law  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. UU tersebut kini telah resmi dicatatkan dalam Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Setelah disahkan, muncul sejumlah penolakan. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskahnya pun dianggap tertutup dari publik. Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Di beberapa daerah, aksi unjuk rasa berujung rusuh.

"Ya ini tercermin di dalam omnibus law ini," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Mengaku Senang UU Cipta Kerja Disetujui DPR

Kemudian, Jokowi menuturkan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Jokowi mengaku senang karena rancangan undang-undang yang merupakan usul pemerintah itu telah resmi diundangkan.

"Tentu saja pemerintah senang, wong yang mengajukan kita, kemudian disetujui (DPR). Sulitnya kayak apa kemudian disetujui, ya senang. Masak kemudian kita mengeluarkan perppu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, rancangan UU Cipta Kerja disiapkan pemerintah dalam waktu yang tidak singkat. Begitu pula dengan proses pembahasan di DPR yang disebut Jokowi cukup lama, yaitu selama delapan bulan.

Jokowi mengatakan, berbagai pro dan kontra bergulir selama pembahasan di DPR hingga akhirnya rancangan UU Cipta Kerja disetujui menjadi undang-undang.

Baca juga: Tujuan Reforma Agraria Dalam UU Cipta Kerja Dinilai hanya Ilusi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Nasional
Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Nasional
Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Nasional
Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Nasional
Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Nasional
Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Nasional
Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Nasional
Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Nasional
Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Rekam Jejak Buronan Adelin Lis, Terlibat Pemukulan Staf KBRI Beijing Saat Hendak Ditangkap

Rekam Jejak Buronan Adelin Lis, Terlibat Pemukulan Staf KBRI Beijing Saat Hendak Ditangkap

Nasional
UPDATE: Tambah 7 Kasus Baru, WNI yang Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.000 Orang

UPDATE: Tambah 7 Kasus Baru, WNI yang Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X