Jokowi: ASEAN Harus Tumbuh jadi Kekuatan Besar Ekonomi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk tetap optimistis di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, situasi ini justru harus digunakan untuk melakukan percepatan digitalisasi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada forum diskusi yang membahas teknologi dan masa depan pekerjaan di ASEAN dalam ASEAN Business and Investment Summit 2020, Sabtu (14/11/2020).

"Kita harus tetap optimistis. Walaupun banyak masalah, tetapi ada kesempatan besar. Di tengah pandemi ini justru kita melihat percepatan perkembangan digitalisasi," kata Jokowi dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Jokowi Hadiri Hari Terakhir KTT ke-37 ASEAN, Ini Rincian Acaranya

Jokowi mengatakan, baik kawasan ASEAN maupun Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar.

Pada tahun 2025 mendatang, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan berada pada kisaran 200 miliar dolar Amerika.

Sementara, untuk kurun waktu yang sama di Indonesia, diperkirakan mencapai 133 miliar dolar Amerika.

Namun demikian, transformasi digital akan berakibat pada banyaknya jenis usaha dan pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi.

Persoalan lain yakni besarnya kesenjangan digital di negara ASEAN. Penetrasi internet sebagai infrastruktur utama ekonomi digital ternyata belum merata di seluruh negara ASEAN.

Baca juga: Menlu: ASEAN Kumpulkan Rp 141 Miliar untuk Darurat Penanganan Covid-19

Jokowi mengungkap, dari 10 negara ASEAN, hanya 3 negara yang memiliki tingkat penetrasi internet di atas 80 persen.

"Menghadapi tantangan di atas kita harus melakukan berbagai terobosan. Business as usual bukanlah pilihan," kata Jokowi.

"Kita harus mempercepat transformasi digital, apalagi saat ini kegiatan ekonomi digital ASEAN masih kecil, hanya sebesar tujuh persen dari total PDB ASEAN," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Jokowi, terdapat sejumlah hal yang harus terus didorong oleh negara-negara ASEAN. Pertama, memastikan revolusi digital berjalan secara inklusif dengan memperhatikan aspek access, affordability, dan ability.

Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama bukan saja untuk masyarakat di perkotaan, namun juga di desa-desa.

Baca juga: Jokowi Harap ASEAN Travel Corridor Diimplementasikan Awal Tahun 2021

Infrastruktur ini mesti disediakan dengan harga terjangkau disertai dengan peningkatan literasi melalui upskilling dan reskilling sumber daya manusia.

Kedua, ASEAN harus bergerak agar dapat menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital. Jokowi mengatakan, ekonomi digital harus menjadi kekuatan utama ASEAN.

Menurut dia, ASEAN tidak boleh hanya menjadi sekadar pasar digital, melainkan harus tumbuh jadi kekuatan besar yang mampu membantu UMKM di ASEAN masuk ke dalam rantai pasok global.

Baca juga: Airlangga Berharap Kemenangan Biden Bawa Dampak Positif untuk Ekonomi ASEAN

Jokowi yakin bahwa percepatan transformasi digital UMKM akan mendorong bangkitnya roda perekonomian kawasan. Untuk itu, setiap negara ASEAN harus pujya andil lebih besar dalam mendorong transformasi digital.

"Indonesia sendiri memiliki ekosistem digital yang menjanjikan. Indonesia mempunyai startup sebanyak 2.193 tahun 2019, kelima terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki 1 decacorn dan 4 unicorn," kata Jokowi.

"Sejak tahun 2018 Indonesia mengembangkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kami membangun industri manufaktur dan pengembangan pusat-pusat inovasi. Kami memberikan insentif fiskal berupa super tax deduction bagi industri yang berinvestasi di research and development," tutur dia.

Baca juga: Satgas: Orang Indonesia Paling Optimistis di ASEAN dalam Menghadapi Covid-19

Jokowi menambahkan, sinergi kuat antara negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif di kawasan.

Oleh karenanya, hambatan perdagangan digital harus dieliminasi, kepastian hukum harus dibangun, penyederhanaan prosedur dan sistem perizinan harus terus dilakukan hingga memperkuat kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat konektivitas digital.

"Sinergi ini harus bersifat inklusif. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Itulah prasyarat jika kita ingin menjadikan kawasan ASEAN sebagai pemenang dalam era transformasi digital ini. No one left behind," kata dia.