Tanggapi Investigasi Greenpeace soal Kebakaran Hutan Papua, KLHK: Itu Video Tahun 2013

Kompas.com - 13/11/2020, 22:17 WIB
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDirektur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) menegaskan bahwa video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di konsesi sawit di Papua yang diekspos Greenpeace adalah video tahun 2013.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013,” tegas Rasio dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

Rasio mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan tujuh tahun lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace.

Ia mengatakan, seharusnya Greenpeace segera melaporkan bukti video tujuh tahun lalu itu kepada pihak terkait, pada saat itu.

Lebih lanjut Rasio mengatakan, Greenpeace seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang diekspos itu diberikan pada periode 2009-2014.

Ia menegaskan kembali bahwa video itu bukan diambil pada periode pemerintahan sekarang.

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009,” jelasnya.

Rasio menyarankan, apabila Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, akan lebih baik segera melapor kepada pihak terkait pada waktu kejadian agar segera bisa ditindaklanjuti.

Baca juga: Hutan Adat Papua Habis Diganti Lahan Sawit, AMAN Singgung RUU 10 Tahun Belum Disahkan

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia,” tegas Rasio.

Ia juga menjelaskan bahwa hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di periode pemerintah sebelumnya.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi BBC yang rilis Kamis (12/11/2020), terkuak bukti-bukti adanya pembukaan hutan untuk perluasan lahan kelapa sawit yang dilakukan Korindo dengan cara membakar sengaja dan konsisten.

Korindo diketahui telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Seoul, ibu kota tempat perusahaan itu berasal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

Nasional
UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

Nasional
Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

Nasional
Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Nasional
Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nasional
Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Nasional
Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Nasional
Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Kemenkes: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Jangan Berlomba-lomba Masuk RS

Nasional
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Nasional
Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Nasional
Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Nasional
Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Nasional
Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Nasional
Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X