Dewan Pers: Kami Harap Pemerintah Buka Akses Wartawan Asing di Papua

Kompas.com - 13/11/2020, 21:52 WIB
Ilustrasi TOTO SIHONOIlustrasi
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Asep Setiawan mengakui adanya kesulitan bagi wartawan asing untuk melakukan peliputan di provinsi Papua maupun Papua Barat.

Menurut Asep, kesulitan tersebut antara lain terkait izin baik dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun dari pihak keamanan.

“Memang dalam praktiknya apakah itu izin dari Kementerian, kemudian izin keamanan, ini yang kemudian tidak mudah bagi wartawan asing untuk kemudian meliput di sana, bahkan ada kecenderungan dipersulit,” ujar Asep dalam diskusi bertajuk ‘bertahan di tengah pembungkaman’ Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

Asep menduga, salah satu alasan dipersulitnya wartawan asing dalam melakukan peliputan karena kerap mengangkat isu lingkungan.

“Aparat ini kan selalu mengatasnamakan keamanan, berbahaya, dan seterusnya sehingga wartawan asing sulit mendapatkan data dan informasi,” kata dia.

Kendati demikian, Dewan Pers telah melakukan upaya-upaya agar keterbukaan informasi dapat diperoleh wartawan.

Salah satunya yang dilakukan yakni membuat survei indeks kemerdekaan pers.

“Kami melakukan survei indeks kemerdekaan pers setiap tahun, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat, di situ ada rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder untuk membuka akses kepada Papua dan Papua Barat” kata Asep.

Menurut Dewan Pers dengan menutup akses, informasi yang genuine menjadi sulit didapatkan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua

Sebab, berita dan laporan yang muncul bisa jadi berbeda akibat terjadi penekanan dari berbagai pihak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X