Usulan Ambang Batas 7 Persen, PPP Khawatirkan Oligarki Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menilai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia oleh Partai Nasdem melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan membuka lebih lebar ruang terciptanya oligarki politik.

Menurut Arsul, realitas politik saat ini sudah menunjukan adanya kekuatan oligarki politik, misalnya di bidang usaha. Dengan ambang batas dinaikkan, ia khawatir kekuatan oligarki yang justru akan memegang kekuasaan.

Hal tersebut, bisa berdampak pada sulitnya menciptakan pemerintahan yang bersih karena jumlah partai yang sedikit untuk mengontrol pemerintah.

“Realitas kehidupan bernegara kita menunjukkan bahwa oligarki di berbagai bidang usaha terjadi, sehingga kalau kekuatan politik yang memegang kekuasaan, membuat UU, dan mengawasi pemerintahan juga sifat oligarkisnya kental, maka akan makin sulit untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Arsul Sani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Kendati demikian, PPP menghormati usulan yang diberikan Partai Nasdem sebagai sebuah kekuatan politik.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik 7 Persen, Inisiator Partai Ummat: Sangat Kapitalistik

Menurut Arsul, jika usulan tersebut akan direalisasikan, ia yakin Partai Nasdem akan bermusyawarah dengan Partai Politik di Parlemen maupun non-parlemen.

“PPP percaya bahwa Nasdem akan bersedia bermusyawarah dengan semua kekuatan politik, baik yang ada di DPR maupun yang merupakan partai non parlemen terkait dengan sudut pandangnya soal ambang batas 7 persen,” papar Arsul.

“PPP melihat apa yang disampaikan Pak SP (Surya Paloh) sebagai sudut pandang Partai Nasdem yang tentu kita hormati sebagai kekuatan politik,” kata dia.

Di sisi lain, Arsul Sani menyayangkan usulan tersebut. Sebab dengan ambang batas 4 persen saja, menurutnya sudah lebih dari 13 juta suara yang tidak bisa terwakili.

“Realitas ini bisa menjadi titik tolak untuk musyawarah nanti agar sistem demokrasi kita tidak menjadi sistem yang membuang lebih banyak lagi suara rakyat yang tidak terwakili dan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi terciptanya oligarki politik,” ujar Arsul.

“Apalagi kita berhadapan dengan realitas bahwa dengan ambang batas 4 persen saja maka ada lebih dari 13 juta suara yang tidak terwakili di Senayan karena partai yang dipilihnya tidak mencapai ambang batas,” tutur dia.

Baca juga: Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen yang Dikritik Partai yang Gagal Lolos ke Senayan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Surya Paloh mengatakan, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

Hal tersebut disampaikan Surya dalam pidato perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-9 Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

"Pada saat ini Partai Nasdem menawarkan kenaikan parliamentary threshold dari apa yang kita niliki 4 persen, dinaikan jadi 7 persen," kata Surya.

Surya menyadari, usulan kenaikan PT tersebut kurang mendapat sambutan baik dan diduga hanya bermain-main.

Namun, ia menegaskan, usulan kenaikan PT tersebut atas kesadaran dirinya selaku Ketua Umum Partai Nasdem untuk penyederhanaan kehidupan partai politik.

"Kalau pun Nasdem nanti, apakah mampu lolos pada PT yang disarankannya sendiri? Kita katakan apapun konsekuensi, Nasdem boleh tidak lolos PT, tetapi kehidupan politik di negeri akan harus lebih baik daripada apa yang kita miliki saat ini," ujar dia.