Rapat di DPR, KPU Bahas Perubahan 3 PKPU untuk Pilkada 2020

Kompas.com - 12/11/2020, 12:24 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Kamis (12/11/2020).

Agenda rapat membahas perubahan tiga Peraturan KPU ( PKPU) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Tiga perubahan PKPU yang dibahas yaitu, pertama, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada perubahan formulir dalam Pilkada 2020. Tahapan dan tata cara penghitungan juga disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Baca juga: Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

"Di dalamnya ada beberapa pasal yang akan kami revisi atau kami ubah, terutama terkait dengan perubahan-perubahan formulir. Jadi penggunaan dan penamaan formulir itu kami sesuaikan," kata Arief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Kedua, yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menurut Arief, KPU akan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara.

"Kami mengubah beberapa hal, terutama terkait dengan tata cara dan kami mengusulkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan proses rekapitulasi," ucapnya.

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

Pengubahan ketiga yaitu terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

Arief menjelaskan bertalian dengan pengubahan kedua PKPU lainnya, maka PKPU Nomor 13 Tahun 2018 perlu diubah.

"Karena ada beberapa perubahan di PKPU pemungutan dan pengitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka PKPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dua PKPU sbeelumnya," kata Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X