Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2020 Dinilai Masih Sedikit

Kompas.com - 12/11/2020, 12:12 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Nuryanti, menilai keterwakilan perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 masih terbilang sedikit dibanding laki-laki.

Adapun dalam Pilkada Serentak 2020, ada sekitar 10,6 persen calon kepala daerah perempuan.

"Kita bisa melihat bahwa untuk keterwakilan perempuan dan politik keikutsertaan perempuan menjadi peserta dalam pilkada itu masih jauh dari laki-laki," kata Sri dalam webinar Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, Rabu (11/11/2020).

 

Baca juga: Konvensi Partai Nasdem Diharapkan Terbuka untuk Calon-calon Perempuan

Menurut Sri dalam pemilihan gubernur tercatat ada 5 perempuan dan 45 laki-laki, pemilihan wali kota 26 perempuan dan 126 laki-laki.

Sedangkan pada pemilihan bupati terdapat 128 perempuan dan 1.102 laki-laki.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mendorong perempuan terlibat dan mengawal proses Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.

Menurut Bintang, keterlibatan perempuan dalam proses tersebut diharapkan dapat berperan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya.

Baca juga: Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

“Pilkada merupakan kesempatan emas untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di daerah. Perempuan sebaiknya terlibat dalam tiap-tiap Pilkada," ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Rabu (21/10/2020).

Keterlibatan tersebut, kata dia, bisa dilakukan mulai dari menuangkan agenda pembangunan perempuan dalam penyusunan dan sosialisasi visi-misi calon kepala daerah, serta mengaktifkan berbagai jaringan dukungan.

Selain itu, perempuan juga dapat ikut mengawal suara yang diperoleh hingga penetapan definitif kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

"Hal ini penting untuk menandakan bahwa perempuan bukan hanya menunggu agar pemerintah memberi perhatian, tetapi aktif berpartisipasi dalam pemerintahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com