Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Program Revolusi Mental Masih Perlu Kerja Keras

Kompas.com - 11/11/2020, 11:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih harus bekerja keras untuk merealisasikan program revolusi mental.

Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi program revolusi mental yang dilakukan selama tahun 2020.

"Hasil evaluasi program revolusi mental tahun 2020, kita masih perlu kerja keras untuk mencapai target yang sudah kita lakukan bersama," ujar Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 2020-2024 secara virtual, dikutip dari siaran pers, Rabu (11/11/2020).

Meskipun demikian, kata dia, apa yang didapatkan dari pelaksanaan revolusi mental sejauh ini bisa menjadi modal untuk menyempurnakan program berikutnya.

Baca juga: Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Menurutnya, hasil evaluasi capaian program GNRM 2015-2019 dinilai telah cukup memenuhi target.

Setidaknya ada lima indikator program yang dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target GNRM 2015-2019.

Kelima indikator tersebut, yaitu capaian program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, ketiga Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

"Capaian Gerakan Indonesia Melayani melalui perubahan rekrutmen Aparatur Sipil Negara berbasis Computer Based Test, peningkatan layanan dasar berbasis masyarakat, serta layanan publik berbasis online," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Capaian Gerakan Indonesia Bersih salah satunya mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta keberhasilan tata kelola lahan gambut untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang ditandai dengan 93,6 persen penurunan titik api.

Selanjutnya, capaian Gerakan Indonesia Tertib, sekitar 80% persen pengaduan masyarakat berhasil terselesaikan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik.

Kemudian capaian Gerakan Indonesia Mandiri dengan menghadirkan berbagai kemudahan akses ekonomi bagi masyarakat termasuk penyediaan modal kewirausahaan.

Terakhir, capaian Gerakan Indonesia Bersatu yakni menjalankan pemerintahan berazaskan gotong-royong, meningkatnya kerukunan umat beragama, penanganan berita hoaks, dan kolaborasi adat budaya di daerah.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dinilai Juga Berpengaruh pada Revolusi Mental

"Terlepas dari hambatan pelaksanaan GNRM yang dilakukan, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) pada 2018 sebesar 67,01. Ini yang harus dan akan terus kita tingkatkan pencapaiannya dengan melihat persepsi masyarakat untuk mendukung tercapainya lima dimensi GNRM," ucap Muhajdir.

Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki target jangka panjang pada tahun 2045 untuk menjadi negara maju dan menjadi 5 besar negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia.

Dengan demikian, tingkat kemiskinan pun diharapkan turun menjadi 0 persen dan gini rasio turun hingga 0,34.

Baca juga: Fadli Zon Sindir Jargon Revolusi Mental yang Lenyap di Akhir Pemerintahan Jokowi

Selain itu, pada tahun 2036 Indonesia juga diharapkan mampu keluar dari middle income trap.

"Untuk mencapai target tersebut, pada RPJMN 2020-2024 ditetapkan 7 agenda pembangunan, dimana revolusi mental masuk di dalamnya. ICRM tahun 2024 ditargetkan mencapai 74,3," kata Muhadjir.

Muhadjir juga memastikan bahwa GNRM berperan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter.

Hal tersebut sangat berguna untuk menjawab tantangan dunia berupa demografi global, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, perkembangan teknologi, kenaikan kelas menengah, dan masih banyak lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com