Pembangunan Infrastruktur Dinilai Juga Berpengaruh pada Revolusi Mental

Kompas.com - 14/03/2019, 16:27 WIB
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid (tengah, mengenakan batik) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid (tengah, mengenakan batik)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid memandang, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh pada perubahan karakter masyarakat.

" Revolusi mental yang fenomenal yang bisa kita lihat walaupun enggak ada programnya itu, perubahan di Commuter Line. Misalnya dulu orang masih naik di atap, sekarang enggak ada, bersih," kata Hilmar dalam diskusi bertajuk "Membangun Karakter dan Mental SDM Indonesia" di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Oleh karena itu, Hilmar menegaskan pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat dari segi fisik. Keberadaan infrastruktur bisa mengubah cara pandang dan perilaku seseorang dalam kesehariannya.

Baca juga: Hingga 2018, Bank BUMN Salurkan Rp 330,2 Triliun Untuk Infrastruktur

"Dia (pembangunan infrastruktur) mengubah cara pandang dalam banyak hal. Efek program pembangunan infrastruktur itu jelas kontribusinya terhadap revolusi mental," kata Hilmar.

Saat ini, kata Hilmar, pemerintah juga sedang memperkuat implementasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Sekolah juga berupaya membangun karakter siswa-siswanya melalui hal-hal kecil yang tak diajarkan di kelas.

"Susah diangkakan, misalnya di sekolah ada rak sepatu murid-muridnya nyusun sepatunya di rak, dikasih nama. Kemudian anak-anak juga dikenalkan pada seni tradisi kita, banyak sekali program seperti ini di Indonesia," ujar dia.

Menurut Hilmar, pada awal 2016, program penguatan pendidikan karakter baru diterapkan di 542 sekolah. Namun, jumlah itu terus meningkat hingga saat ini mencapai 280 ribu sekolah.

"Percepatannya bagus karena daerah juga menyambut, kabupaten, kota bersemangat. Maka konsep gerakan itu sangat penting," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah juga mengupayakan literasi digital sejak dini. Hal itu guna memastikan anak-anak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak.

"Program literasi digital juga, karena anak sekolah sekarang orang tuanya sibuk yang disodorin sama mereka handphone. Nah ini kalau enggak dibekali anak-anak dengan kemampuan untuk memfilter, sulit," ujarnya.

Baca juga: Fadli Zon Sindir Jargon Revolusi Mental yang Lenyap di Akhir Pemerintahan Jokowi

Kemudian pemerintah dan masyarakat daerah juga didorong menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah. Hal ini dilakukan agar tata kelola kebudayaan semakin baik.

Menurut Hilmar, ada 324 kabupaten, kota yang sudah menyusun pokok pikiran kebudayaan.

"Dulu strategi nasional kebudayaan itu miliknya kaum cendekiawan, diskusi di antara mereka aja. Ini kita ubah metodenya harus dari bawah sehingga kepemilikannya muncul dari tingkat akar rumput. Kalau enggak, jadi omongan awang-awang, tidak membumi," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X