Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Kompas.com - 09/07/2020, 17:15 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, produksi tes cepat (rapid test) harus didukung.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat peluncuran perlengkapan tes cepat yang diproduksi Indonesia lewat di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, melalui kanal Youtube Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020).

"Perlu ada revolusi mental untuk kita bangga dengan produk dalam negeri. Kita mencintai produk dalam negeri sendiri dan kita bisa menggunakan secara penuh dengan percaya diri produk dalam negeri," kata Muhadjir.

Nantinya, produksi dan pengembangan perlengkapan tes cepat tersebut harus terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan tes cepat masal di seluruh Indonesia.

Baca juga: Cegah Covid-19, Sebanyak 72 Anggota PPSU Pondok Labu Jalani Rapid Test

Terlebih, Muhadjir mengatakan saat ini kebutuhan tes cepat sangat tinggi.

Pemerintah telah menyediakan sebuah gedung mangkrak di Bandung, Jawa Barat, yang dulunya akan digunakan untuk memproduksi vaksin flu burung untuk memproduksi perlengkapan tes cepat Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan semakin banyaknya perlengkapan tes cepat, maka akan memudahkan pengendalian Covid-19 di Indonesia.

"Dan kalau kita produksi dari dalam negeri, tingkat kompatibilitasnya lebih tinggi ketimbang dengan barang impor. Itulah keunggulan ketika kita menggunakan produk dalam negeri," lanjut Muhadjir.

Baca juga: Hasil Rapid Test Peserta UTBK Diubah Menjadi Reaktif, Ini Penjelasan Unair

Sebelumnya Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menargetkan produksi alat tes cepat (rapid test) hingga dua juta unit.

Hal ini disampaikan Bambang, dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

"Kami sedang memproduksi (alat) rapid test dengan target sampai dua juta unit, sekarang sudah 100 ribu unit dan sudah mulai dipakai," kata Bambang.

Tujuan memproduksi lebih banyak alat rapid test ini untuk mengurangi impor.

"Ini untuk membantu Gugus Tugas melakukan rapid test di Indonesia dan mengurangi kebutuhan impor akan rapid test," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X