Kemenkominfo Akui Kampanye Daring Pilkada Terkendala Infrastruktur Digital

Kompas.com - 10/11/2020, 20:15 WIB
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Henri Subiakto, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaStaf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Henri Subiakto, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Henri Subiakto mengakui bahwa kampanye daring di Pilkada 2020 masih terkendala infrastruktur digital.

Masih ada sejumlah daerah yang belum mampu menggelar kampanye daring di masa pandemi lantaran infrastruktur digital yang kurang mendukung.

"Memang kita mudah ngomong bahwa kampanye dong pakai online, kampanye dong menggunakan media sosial. Persoalannya adalah, secara fakta infrastruktur digital itu masih terkendala, masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang mencukupi," kata Henri dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kampanye Tatap Muka Masif, Bawaslu Dorong Penguatan Disiplin Protokol Kesehatan

Henri menyebut, di Pulau Jawa, infrastruktur digital tak jadi persoalan. Namun, di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, masih ada problem mengenai hal ini.

Menurut Henri, masih ada belasan ribu wilayah yang belum terjamah internet. Dengan demikian, kampanye daring di wilayah-wilayah tersebut menjadi tak memungkinkan.

"Memang diakui di Indonesia ini masih ada sekitar 12.500 lebih desa yang belum bisa dilayani dengan internet, artinya tidak bisa menggunakan medsos," ujar dia.

Henri menilai, pelaksanaan kampanye daring juga terkendala kultur. Selama ini, dalam gelaran pemilihan masyarakat terbiasa mengikuti kampanye tatap muka.

Baca juga: Mendagri: Ada 256 Kampanye Tatap Muka yang Tak Sesuai Protokol Kesehatan

Namun, dalam situasi pandemi seperti, pemilih tiba-tiba dipaksa untuk menerima kampanye virtual. Hal ini, menurut Henri, butuh penyesuaian, utamanya di kalangan warga desa yang belum sepenuhnya terbiasa dengan digital.

"Bagaimana dengan di perdesaan? Bagaimana dengan daerah-daerah yang memang kulturnya belum terbangun dalam kultur-kultur digital atau online?," ujar Henri.

"Belum lagi keterbatasan akses media. Tidak semua orang memiliki HP, tidak semua orang juga memiliki atau bisa mengakses televisi dan radio kalau misalnya menggunakan tv-tv konvensional yang juga tidak tatap muka," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X