Kompas.com - 10/11/2020, 20:15 WIB
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Henri Subiakto, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaStaf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Henri Subiakto, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Henri Subiakto mengakui bahwa kampanye daring di Pilkada 2020 masih terkendala infrastruktur digital.

Masih ada sejumlah daerah yang belum mampu menggelar kampanye daring di masa pandemi lantaran infrastruktur digital yang kurang mendukung.

"Memang kita mudah ngomong bahwa kampanye dong pakai online, kampanye dong menggunakan media sosial. Persoalannya adalah, secara fakta infrastruktur digital itu masih terkendala, masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang mencukupi," kata Henri dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Kampanye Tatap Muka Masif, Bawaslu Dorong Penguatan Disiplin Protokol Kesehatan

Henri menyebut, di Pulau Jawa, infrastruktur digital tak jadi persoalan. Namun, di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, masih ada problem mengenai hal ini.

Menurut Henri, masih ada belasan ribu wilayah yang belum terjamah internet. Dengan demikian, kampanye daring di wilayah-wilayah tersebut menjadi tak memungkinkan.

"Memang diakui di Indonesia ini masih ada sekitar 12.500 lebih desa yang belum bisa dilayani dengan internet, artinya tidak bisa menggunakan medsos," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Henri menilai, pelaksanaan kampanye daring juga terkendala kultur. Selama ini, dalam gelaran pemilihan masyarakat terbiasa mengikuti kampanye tatap muka.

Baca juga: Mendagri: Ada 256 Kampanye Tatap Muka yang Tak Sesuai Protokol Kesehatan

Namun, dalam situasi pandemi seperti, pemilih tiba-tiba dipaksa untuk menerima kampanye virtual. Hal ini, menurut Henri, butuh penyesuaian, utamanya di kalangan warga desa yang belum sepenuhnya terbiasa dengan digital.

"Bagaimana dengan di perdesaan? Bagaimana dengan daerah-daerah yang memang kulturnya belum terbangun dalam kultur-kultur digital atau online?," ujar Henri.

"Belum lagi keterbatasan akses media. Tidak semua orang memiliki HP, tidak semua orang juga memiliki atau bisa mengakses televisi dan radio kalau misalnya menggunakan tv-tv konvensional yang juga tidak tatap muka," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.