Profil Raden Said Soekanto, Kapolri Pertama yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kompas.com - 10/11/2020, 13:02 WIB
Kapolri pertama Indonesia Raden Said Soekanto yang menjabat pada 29 September 1945-14 Desember 1959. polri.go.idKapolri pertama Indonesia Raden Said Soekanto yang menjabat pada 29 September 1945-14 Desember 1959.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2020).

Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, salah satunya ialah mantan Kapolri pertama Jenderal (Pol) Purnawirawan Raden Said Soekanto.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional didasari atas Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 117 TK Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Adapun Raden Said Soekanto lahir di Bogor pada 7 Juni 1908. Ia menjabat Kapolri di era kepresidenan Soekarno pada 1945-1959.

Baca juga: Jokowi Bakal Anugerahkan SM Amin dan Soekanto Pahlawan Nasional, Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputera

Soekanto dianugerahi gelar pahlawan nasional atas pengakuan terhadap jasanya dalam membangun institusi Polri.

Sebagai Kapolri pertama, ia turut merintis dibentuknya berbagai satuan di kepolisian seperti Polair dan Udara, Brimob, Polantas, hingga satuan kepolisian daerah yang merupakan cikal bakal Polda di seluruh Indonesia.

Dia juga diketahui sebagai salah seorang pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta yang awalnya bernama Akademi Polisi di Mertoyudan.

Saat memimpin, ia merancang kantor di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN), kini Mabes Polri, yang mana waktu itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Soekanto dikenal sebagai sosok yang visioner, disiplin, jujur, dan berkomitmen dalam membangun institusi kepolisian nasional.

Lahir dan besar sebagai Putra Wedana, Soekanto mendapat keistimewaan mengenyam pendidikan Belanda di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto...

Ia bersekolah di Europese Lagere School (ELS), kemudian melanjutkan Hoogere Burger School (HBS) di Bandung.

Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Recht Hooge School (RHS). Semasa kuliah, Soekanto aktif Jong Java.

Kendati demikian, Soekanto terpaksa tak menyelesaikan studinya di RHS lantaran kondisi perekonomian keluarga menurun sejak ayahnya pensiun dari jabatan Wedana.

Ia lalu mendaftar sebagai siswa Aspirant Commisaris van Politie di Sukabumi dengan lama pendidikan tiga tahun. Ia lulus pada tahun 1933 dan mendapat pangkat Commisaris van Politie 3 e Klass (Komisaris Polisi Kelas III). Sejak itulah ia memulai kariernya di kepolisian.

Baca juga: Kapolri Pertama, RS Soekanto, Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

R.S Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara (KKN) RIS oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945. Ini berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda.

Di masa kepemimpinannya, R.S Soekanto mengirimkan banyak perwira Polri untuk belajar kepolisian di Amerika Serikat, termasuk Hoegeng Imam Santoso, Awaloedin Djamin, Mohammad Hasan, Widodo Budidarmo, yang semuanya menjadi Kapolri.

Saat Presiden Soekarno akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Soekanto menyatakan keberatannya. Keberatan tersebut berasalan demi tetap menjaga profesionalisme kepolisian.

Pada 15 Desember 1959, berakhirlah karir R.S Soekanto yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri/Menteri Muda Kepolisian dengan pangkat terakhirnya sebagai Komisaris Jenderal Polisi atau Letnan Jenderal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.