Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto...

Kompas.com - 01/07/2019, 11:37 WIB
Kapolri pertama Indonesia R.S Soekanto (duduk paling kiri) polri.go.idKapolri pertama Indonesia R.S Soekanto (duduk paling kiri)

KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto mempunyai peran besar dalam sejarah kepolisian negeri ini.

Mengabdi untuk negeri selama kurang lebih 15 tahun, tepatnya sejak 29 September 1945-14 Desember 1959, R.S Soekanto menjadi pemula penataan organisasi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

R.S Soekanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda.

Seperti yang tertulis pada Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 22 tahun 1950, Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung.

Baca juga: Sejarah di Balik Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara

Sementara, untuk hal administrasi pembinaan dipertangungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian dijadikan satu dalam Jawatan Kepolisian Indonesia sebelum dibentuknya Negara Kesatuan RI pada 17 Agustus 1950 melalui TAP Presiden RIS Nomor 150 pada 7 Juni 1950.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peleburan tersebut tak dipungkiri membuat kepolisian negara dipimpin secara sentral, baik untuk bidang kebijaksanaan siasat kepolisian, administrasi, dan organisatoris.

Periode 1950-1959

Negara Kesatuan RI yang dibentuk pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 dengan sistem parlementer, membuat Kapolri tetap dijabat oleh R.S Soekanto dengan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/Presiden.

Pada Februari 1946, pusat pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta, sementara markas kepolisian negara pindah ke Purwokerto.

Ketika kedudukan Polri kembali ke Jakarta, R.S Soekanto merencanakan kantor di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN), yang sampai sekarang menjadi Markas Besar Kepolisian, di mana waktu itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Motto Polri yaituTri Brata dan Catur Prasetya diciptakan Prof Djoko Sutono SH, yang kemudian digunakan dan diresmikan R.S Soekanto pada 1955 saat menjadi KKN.

R.S Soekanto diangkat menjadi KKN oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945.

Tak hanya itu, R.S Soekanto juga pernah mengirimkan banyak perwira Polri untuk belajar kepolisian di Amerika Serikat, termasuk Hoegeng Imam Santoso, Awaloedin Djamin, Mohammad Hasan, Widodo Budidarmo, yang semuanya pernah menjadi Kapolri.

Orde Lama

Setelah kegagalan Konstituante, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.