Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mengaku Kerap Mendapat Keluhan soal Tanah yang Belum Bersertifikat

Kompas.com - 09/11/2020, 19:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku kerap mendapat keluhan soal banyaknya tanah yang belum bersertifikat saat berkunjung ke daerah. Hal itu menjadi alasan Jokowi memprioritaskan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Jokowi menuturkan, setiap berkunjung ke daerah, masyarakat mengeluhkan belum memiliki sertifikat tanah lantaran proses pembuatannya yang rumit. Hal tersebut, membuat masyarakat kesulitan saat menghadapi sengketa lahan.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah secara Daring

"Karena setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke kampung. Saya kan hampir setiap minggu, setiap dua hari saya masuk kampung, masuk desa, keluhan yang masuk ke saya adalah, banyak tanah yang belum bersertifikat," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2020).

"Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah. Banyak konflik tanah. Kenapa ini enggak diurus? Sertifikat ini enggak diurus? Yang masuk ke saya, ke telinga saya, bilang, ngurus sertifikat itu susahnya minta ampun. Sulitnya minta ampun," tutur dia.

Sejak sering mendengar keluhan tersebut, ia lantas menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk memperbaiki proses penerbitan sertifikat sehingga lebih mudah dan cepat.

Baca juga: Cerita Jokowi Kali Pertama Punya Sertifikat Tanah pada Usia 35

Jokowi mengatakan, pengurusan sertifikat tanah wajib dipercepat lantaran masyarakat membutuhkannya untuk keamanan lahan yang mereka tempati. Jika tidak memiliki sertifikat, masyarakat bisa mudah digusur lantaran tak memiliki hak tinggal.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar menyimpan sertifikat yang diberikan dengan baik. Ia juga menyarankan agar sertifikat digandakan agar memudahkan jika harus mengurusnya ketika hilang.

"Karena sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum, saya ingin pesan, simpan baik-baik yang namanya sertifikat ini. Jangan sampai rusak atau hilang," ucap Jokowi.

"Nanti sampai di rumah di-fotocopy terlebih dulu. Simpan di tempat yang berbeda. Kalau aslinya hilang masih punya fotocopy, ngurusnya mudah," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Serahkan Lebih dari 2.000 Sertifikat Tanah bagi Masyarakat Aceh

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com