Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Kali Pertama Punya Sertifikat Tanah pada Usia 35

Kompas.com - 27/10/2020, 14:16 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara, di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020).

Kepada para penerima sertifikat, Presiden Jokowi menceritakan perasaannya saat pertama kali mempunyai sertifikat tanah pada usia 35 tahun.

"Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun saya sudah pegang sertifikat. Senang sekali karena dengan sertifikat ini kita bisa gunakan untuk akses ke perbankan, ini bisa disekolahkan ke bank," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, total ada 20.000 masyarakat Sumatera Utara yang mendapatkan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.

Baca juga: 750 Sertifikat Hak Pakai di Kalimantan Selatan Diterbitkan

Sebagian hadir di lokasi secara terbatas. Sisanya mengikuti acara tersebut secara virtual demi menghindari penyebaran Covid-19.

"Yang paling penting apa sih gunanya sertifikat. Kalau kita sudah pegang ini, hak hukum kita akan lahan tanah itu menjadi jelas," ujar Presiden Jokowi.

Ia meminta masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah tersebut dengan baik. Selain bisa menjamin kepastian hukum atas tanah, sertifikat juga bisa digadaikan ke bank untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha.

"Kalau tanahnya luas, mungkin bisa mendapatkan pinjaman ratusan juta. Kalau tanahnya agak kecil, bisa puluhan juta," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Ke Sumut, Jokowi Tinjau Lumbung Pangan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Namun, mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar uang pinjaman yang didapat dari hasil menyekolahkan sertifikat itu tak dipakai untuk hal konsumtif.

"Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor. Gunakan semuanya untuk modal usaha, modal investasi, karena ini hati-hati untuk bisa pegang barang ini tidak mudah. Ini hak hukum atas tanah yang kita miliki," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com