Kompas.com - 27/10/2020, 14:16 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara, di di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020) Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara, di di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara, di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020).

Kepada para penerima sertifikat, Presiden Jokowi menceritakan perasaannya saat pertama kali mempunyai sertifikat tanah pada usia 35 tahun.

"Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun saya sudah pegang sertifikat. Senang sekali karena dengan sertifikat ini kita bisa gunakan untuk akses ke perbankan, ini bisa disekolahkan ke bank," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, total ada 20.000 masyarakat Sumatera Utara yang mendapatkan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.

Baca juga: 750 Sertifikat Hak Pakai di Kalimantan Selatan Diterbitkan

Sebagian hadir di lokasi secara terbatas. Sisanya mengikuti acara tersebut secara virtual demi menghindari penyebaran Covid-19.

"Yang paling penting apa sih gunanya sertifikat. Kalau kita sudah pegang ini, hak hukum kita akan lahan tanah itu menjadi jelas," ujar Presiden Jokowi.

Ia meminta masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah tersebut dengan baik. Selain bisa menjamin kepastian hukum atas tanah, sertifikat juga bisa digadaikan ke bank untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha.

"Kalau tanahnya luas, mungkin bisa mendapatkan pinjaman ratusan juta. Kalau tanahnya agak kecil, bisa puluhan juta," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Ke Sumut, Jokowi Tinjau Lumbung Pangan dan Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Namun, mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar uang pinjaman yang didapat dari hasil menyekolahkan sertifikat itu tak dipakai untuk hal konsumtif.

"Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor. Gunakan semuanya untuk modal usaha, modal investasi, karena ini hati-hati untuk bisa pegang barang ini tidak mudah. Ini hak hukum atas tanah yang kita miliki," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Nasional
Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Nasional
Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Nasional
Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Nasional
UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X