Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Masyumi Reborn, DPP PDI-P: Partai Baru Akan Jadi Mitra Berdemokrasi yang Sehat

Kompas.com - 09/11/2020, 12:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya menyambut baik deklarasi Partai Masyumi Reborn, sepanjang proses didirikan dan tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara yang menjadi konsensus bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

 

Basarah juga menyebut, kehadiran parpol baru akan menjadikan iklim demokrasi Indonesia lebih sehat dan berkualitas.

"Parpol baru sebagai bagian dari kreativitas elemen bangsa Indonesia yang akan menjadi mitra berdemokrasi yang sehat, dan partner dalam pembangunan bangsa yang saling melengkapi agar demokrasi kita semakin berkualitas," kata Basarah saat dihubungi, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Masyumi Reborn Dinilai Sulit Bertahan, Perlu Ikut Bersihkan Citra Partai Politik

Ia berharap, partai baru ini kelak memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Basarah menambahkan, dalam menjalin kemitraan dengan partai politik baru itu, harus sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku pada prinsip demokrasi dan nomokrasi yang dianut bersama.

"Dengan memegang teguh prinsip demokrasi dan nomokrasi secara bersamaan, kami berkeyakinan bahwa jalan demokrasi yang telah dipilih dan ditempuh bangsa Indonesia selama ini akan dapat mengantarkan bangsa dan negara Indonesia sampai kepada tujuannya," pungkasnya.

Baca juga: Gerindra Ragukan Masyumi Reborn Kelanjutan Masyumi Sebelumnya

Sebelumnya, bertepatan dengan tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Partai Masyumi, sejumlah tokoh islam mendeklarasikan partai tersebut pada Sabtu (7/11/2020).

Deklarasi ini dilangsungkan dilangsungkan secara virtual dan dihadiri oleh sejumlah tokoh islam, di antaranya Ketua Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (Masyumi Reborn) Masri Sitanggang, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, dan deklarator Partai Ummat Amien Rais.

Adapun kegiatan deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A Cholil Ridwan.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi," kata Cholil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Masyumi Reborn Muncul, Pengamat: Terlalu Nekat kalau Masih Bawa Isu Agama

Cholil berjanji, melalui Partai Masyumi, ajaran dan hukum Islam akan berjalan di Indonesia.

“Semoga Allah meridhoi perjuangan Masyumi hingga meraih kemenangan di Indonesia,” ujar dia.

Masri mengatakan, sejumlah tokoh umat islam bersatu untuk mendeklarasikan partai tersebut. Adapun, proses deklarasi ini telah disiapkan selama 1 tahun 4 bulan.

“Alhamdulillah berkat rahmat Allah dan didorong keinginan luhur supaya umat Islam memiliki satu partai ideolgis yang berpengaruh, maka sampai jugalah kita pada momen bersejarah, momen dimana berkumpulnya tokoh dan bangkitnya kekuatan partai Islam di Tanah Air,” ujar Masri.

Ia menambahkan, selain mendeklarasikan partai ideologis tersebut, dibentuk pula panitia organisasi tersendiri yang bukan berasal dari organisasi masyarakat.

“Sengaja kami mengambil bentuk organisasi kepanitiaan, bukan ormas atau lainnya, ini dimaksudkan agar lebih lentur, longgar, meminimalisasi, dan mudah mengkomunikasikan ide pendirian partai ini ke semua simpul kekuatan umat Islam,” papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com