Kompas.com - 09/11/2020, 10:22 WIB
Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya berprasangka baik dengan dideklarasikannya Masyumi Reborn.

Menurut Habiburokhman, Masyumi Reborn saat ini berbeda dengan partai yang sebelumnya lantaran para anggota Masyumi ini sudah berbeda dari sebelumnya.

"Memang secara legal dalam UU Parpol itu tidak diatur partai yang hidup kembali, dan secara teknis hukum juga, enggak mungkin ini kelanjutan dari partai Masyumi yang dulu, karena orang-orangnya pasti beda," kata Habiburokhman saat dihubungi, Senin (9/11/2020).

"Enggak ada pertalian hukum dengan partai Masyumi sebelumnya," sambungnya.

Namun, menurut Habiburokhman, semangat yang dimiliki Partai Masyumi saat ini mirip dengan partai sebelumnya.

Baca juga: Kemunculan Masyumi Reborn, Pengamat Sebut Tak Mudah Parpol Berbasis Agama Dapat Suara

"Itu sah-sah saja selama belum ada yang memiliki nama tersebut yang didaftarkan di Menkumham silakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan, partainya tidak terganggu dengan kembali aktifnya Partai Masyumi.

Habiburokhman menilai, langkah mendirikan partai dan mengikuti Pemilu adalah proses yang konstitusional dalam mencapai kekuasaan.

"Saya melihat hal yang bagus dengan ambisi kekuasaan, kemudian mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu. Itu pilihan yang bagus daripada revolusi fisik dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, bertepatan dengan tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Partai Masyumi, sejumlah tokoh islam mendeklarasikan kembali aktifnya partai tersebut pada Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Masyumi Reborn Muncul, Pengamat: Terlalu Nekat kalau Masih Bawa Isu Agama

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X