Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Kompas.com - 08/11/2020, 10:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indo Barometer menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 47,4 persen.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, sedianya publik tidak hanya fokus kepada yang tidak puas dalam survei tersebut.

Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma'ruf Amin juga tidak kecil, yakni mencapai 40,8 persen.

Baca juga: Jubir Wapres: Maruf Amin Sebenarnya Ingin Berkunjung ke Papua...

"Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kyai Haji Ma'ruf Amin) dan Wapres JK," kata Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah bahwa ketidakpuasan pada Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma'ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

"Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020)," kata dia.

"Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi," lanjut dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Menurut Masduki, melihat perbandingan tersebut, hal itu juga berarti bahwa peranan Wapres pada era Presiden Joko Widodo tidak berbeda jauh.

"Keputusan penting di tangan Presiden. Eksekusi kebijakan di tangan Menteri teknis. Maka tidak aneh, bila di antara lima alasan publik tidak puas pada Wapres adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen)," kata dia.

Menurut Marzuki, hal tersebut wajar, karena sebagian besar kerja Wapres tidak terkait langsung dengan publik. Sementara survei tersebut merupakan survei kepuasan publik.

Ditambah lagi, ada persepsi publik yang sebagian dinilainya bias karena diprovokasi operasi minor di media sosial secara sistemasi kepada Wapres Ma'ruf Amin.

"Tiap ada berita tentang kerja Wapres, dikomentari, 'Wapres baru muncul'. Padahal hampir tiap hari, berita kerja Wapres muncul," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Ini merupakan temuan survei yang dirilis, Rabu (4/11/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com