KILAS

Cegah Gangguan Jaringan Kampanye Daring, Kominfo Minta KPU Koordinasi dengan Dinas Setempat

Kompas.com - 08/11/2020, 10:23 WIB
Ilustrasi Pemilu Sehat Dok. Humas KPUIlustrasi Pemilu Sehat

KOMPAS.com - Direktur Jendral (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian
Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Widodo Muktiyo meminta Komisi Pemilihan Umum ((KPU) Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan Dinas Kominfo setempat. Hal itu dilakukan untuk mencegah gangguan tkampanye dalam jaringan (daring).

"Koordinasi itu dilakukan untuk mengetahui wilayah mana terjadi hambatan jaringan untuk kampanye daring," kata Widodo, Minggu (8/11/2020).

Terlebih menurut Widodo, kesenjangan infrastruktur jaringan bisa menjadi penyebab kampanye daring kurang diminati.

Di samping itu, Widodo menilai, kampanye daring menjadi metode kampanye yang diutamakan selama masa pandemi Covid-19 karena tidak menimbulkan keramaian.

Baca juga: Sukseskan Pemilihan Serentak 2020, Kominfo Siap Sokong KPU

Widodo mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya memiliki data yang komprehensif berupa wilayah-wilayah yang memiliki level jaringan kuat, sedang atau lemah.

“Oleh karenanya, sesuai amanat Presiden, semua lembaga harus terlibat aktif membantu jalannya Pemilihan Serentak 2020 di tengah Covid-19," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan ke publik bahwa hanya 14 Kabupaten atau Kota yang tidak melakukan kampanye dengan tatap muka.

"Mayoritas Calon Kepala Daerah masih memilih berkampanye dengan bertemu langsung dengan masyarakat, meskipun dengan batas peserta yang sudah diatur oleh KPU," imbuhnya.

Baca juga: Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Selain itu, Widodo mengungkapkan, KPU mencatat dari total 3.417 kegiatan selama 20 hari kampanye Pemilihan Serentak 2020.

"Hanya 4 persen calon kepala daerah yang melakukan kampanye dengan metode daring," kata Widodo Muktiyo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X