Jokowi Diminta Realisasikan Janji Politik Tuntaskan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 05/11/2020, 17:07 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj. ANTARA FOTO/RUSMANPresiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). Presiden Joko Widodo mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Kota Paris dan Nice yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, selain itu Presiden juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. ANTARA FOTO/Biro Pers/Rusman/Handout/wsj.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta Presiden Joko Widodo merealisasikan janji politiknya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM pasca-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) terkait kasus tragedi Semanggi I dan II.

“Penuntasan pelanggaran HAM masa lalu adalah janji politik Presiden Jokowi. Janji tersebut termuat secara eksplisit dalam Nawacita jilid pertama yang ketika di periode pertama belum dituntaskan,” ujar Taufik Basari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

“Oleh karena itu, kita berharap agar di periode kedua ini janji politik tersebut bisa dijalankan sehingga penantian para korban yang menanti keadilan bisa terpenuhi,” kata dia.

Baca juga: Amnesty Sebut Putusan PTUN Pecahkan Kebuntuan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Gugatan tersebut terkait pernyataan Burhanuddin pada Januari 2020 yang mengatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Majelis hakim menyatakan, penyampaian Jaksa Agung terkait hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari putusan PTUN tersebut, Presiden diminta memerintahkan Burhanuddin untuk lebih optimal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Taufik juga berharap ada kerja sama yang baik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus-kasus yang belum tuntas.

“Harus ada koordinasi yang baik antara Komnas HAM dan Kejagung untuk memastikan pemberkasan perkara penyelidikan telah dilakukan secara lengkap dan hati-hati,” ujar dia.

Sebelumnya, pernyataan Burhanuddin yang menyebut kasus Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat digugat oleh keluarga korban ke PTUN karena dinilai akan menghambat proses penuntasan kasus.

Baca juga: Soal Putusan PTUN, Komisi III Diminta Panggil Jaksa Agung

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X