Kompas.com - 05/11/2020, 15:21 WIB
Jaksa Agung, ST Burhanuddin di gedung Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAJaksa Agung, ST Burhanuddin di gedung Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komisi III DPR RI memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin pasca-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) terkait kasus Tragedi Semanggi I dan II.

Usman meminta Komisi III mendesak adanya langkah-langkah hukum sesuai kewajiban Jaksa Agung di bawah UU Pengadilan HAM.

“Komisi III DPR juga perlu menyikapi putusan pengadilan tersebut dengan kembali memanggil Jaksa Agung dan mendesak adanya langkah-langkah hukum,” ujar Usman Hamid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

“Sesuai kewajiban, Jaksa Agung di bawah UU Pengadilan HAM, berkewajiban melakukan penyidikan,” kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Perintahkan Jaksa Agung Segera Tuntaskan Tragedi Semanggi I dan II

Pernyataan ST Burhanuddin terkait Tragedi Semanggi I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada Januari 2020, Burhanuddin mengatakan bahwa kasus Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Kemudian PTUN mewajibkan Jaksa Agung memberi pernyataan yang sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR RI.

Usman mengatakan, jika Burhanuddin menyangkal putusan PTUN, maka akan berdampak pada tertundanya proses penuntasan kasus itu.

“Kalau menyangkal kembali, meskipun dengan langkah hukum yang sah, maka itu tetap berdampak pada penundaan keadilan dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II,” ucap Usman.

Baca juga: Pasca-Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi, Jokowi Diminta Tegur Jaksa Agung

Menurut Usman, putusan PTUN telah memecah kebuntuan terkait upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Nasional
Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Nasional
Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Nasional
IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.