Formappi: DPR Justru Jadi Jubir Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/11/2020, 17:06 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) menilai, fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. 

Dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya, Formappi menilai DPR  justru bertindak layaknya juru bicara pemerintah. Padahal, lembaga legislatif tersebut telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 sebelumnya.

"Alih-alih melakukan pengawasan, DPR justru menjadi juru bicara pemerintah," kata peneliti Formappi bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11/2020).

Tindakan itu, sebut Made, salah satunya ditunjukkan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang I 2020/2021.

"Di penutupan MS I TS 2020/2021, Ketua DPR mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: DPRD Rapat Anggaran di Puncak demi Ketenangan, Formappi: Penyimpangan Terjadi di Tempat Tenang...

Selain itu, ia mengatakan, keberadaan Tim Pengawas yang dibentuk DPR pun tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanganan pandemi di Tanah Air. Sebab, hingga kini kasus Covid-19 tak kunjung reda.

Lebih jauh, Formappi turut menyoroti sejumlah rapat kerja DPR bersama pemerintah yang dilakukan secara tertutup. Padahal, rapat tersebut tidak membahas soal rahasia pertahanan negara atau kebijakan politik luar negeri.

Made mencontohkan rapat tertutup Komisi VII dengan PLN dan perusahaan BUMN di bidang pertambangan yang membahas masalah tata niaga mineral dan batubara, penetapan harga patokan mineral, dan batubara.

Kemudian, rapat tertutup Komisi VIII dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas strategi penempatan dan investasi dana haji.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

"(Rapat-rapat tertutup) merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri," ucap Made.

Ia pun khawatir rapat-rapat tertutup yang agendanya menyangkut kepentingan rakyat itu berpotensi menjadi benih korupsi.

"Bahkan patut diduga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X