Kompas.com - 05/11/2020, 17:06 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai, fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. 

Dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya, Formappi menilai DPR  justru bertindak layaknya juru bicara pemerintah. Padahal, lembaga legislatif tersebut telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 sebelumnya.

"Alih-alih melakukan pengawasan, DPR justru menjadi juru bicara pemerintah," kata peneliti Formappi bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11/2020).

Tindakan itu, sebut Made, salah satunya ditunjukkan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang I 2020/2021.

"Di penutupan MS I TS 2020/2021, Ketua DPR mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: DPRD Rapat Anggaran di Puncak demi Ketenangan, Formappi: Penyimpangan Terjadi di Tempat Tenang...

Selain itu, ia mengatakan, keberadaan Tim Pengawas yang dibentuk DPR pun tidak memberikan dampak signifikan terhadap penanganan pandemi di Tanah Air. Sebab, hingga kini kasus Covid-19 tak kunjung reda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh, Formappi turut menyoroti sejumlah rapat kerja DPR bersama pemerintah yang dilakukan secara tertutup. Padahal, rapat tersebut tidak membahas soal rahasia pertahanan negara atau kebijakan politik luar negeri.

Made mencontohkan rapat tertutup Komisi VII dengan PLN dan perusahaan BUMN di bidang pertambangan yang membahas masalah tata niaga mineral dan batubara, penetapan harga patokan mineral, dan batubara.

Kemudian, rapat tertutup Komisi VIII dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas strategi penempatan dan investasi dana haji.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

"(Rapat-rapat tertutup) merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu tim bentukan DPR sendiri," ucap Made.

Ia pun khawatir rapat-rapat tertutup yang agendanya menyangkut kepentingan rakyat itu berpotensi menjadi benih korupsi.

"Bahkan patut diduga dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang berpotensi menjadi benih korupsi," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X