JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer menunjukkan 56,4 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
"Sebanyak 56,4 persen publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini dan yang tidak puas 37,3 persen, tidak tahu/tidak jawab 6,3 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).
Adapun alasan responden atas kepuasan terhadap jalannya demokrasi saat ini antara lain, bebas memilih pemimpinnya 35,9 persen dan melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16 persen.
Kemudian sesuai dengan hati nurani 8 persen, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8 persen, dan ada perubahan yang lebih bijak 5,3 persen.
Sementara alasan responden tak puas terhadap demokrasi saat ini di antaranya karena kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu 30,8 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 16,1 persen, pelaksanaan demokrasi kurang sehat 15,2 persen, serta keadaan ekonomi yang belum berubah 9,8 persen.
"Dan banyak yang korupsi 9,4 persen," kata Qodari.
Selain itu, survei Indo Barometer juga menunjukkan 77,9 persen responden setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik kendati dalam perjalannya tak sempurna.
Sedangkan 11,1 persen publik tidak setuju dan tidak tahu atau tidak jawab 11 persen.
Adapun alasan publik setuju karena rakyat bebas mengeluarkan suara atau pendapat 42,1 persen, bebas memilih pemimpinnya 21,8 persen, sesuai dengan hati nurani 4,7 persen, sistem demokrasi bersifat terbuka 4,4 persen, dan bebas memilih para wakil rakyat 3,9 persen.
Sedangkan alasan publik tidak setuju karena kurang berpihak ke rakyat kecil 40,6 persen, politik kurang sehat 16,5 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 11,3 persen, serta pelaksanaan sistem demokrasi belum maksimal 7,5 persen.
"Dan hanya menguntungkan golongan tertentu 7,5 persen," kata dia.
Di samping itu, temuan Indo Barometer juga memperlihatkan adanya permasalahan paling penting di Indonesia.
Di antaranya perekonomian rakyat 28,6 persen, lapangan pekerjaan 20,2 persen, kestabilan harga bahan pokok 10,9 persen, masalah kesehatan atau penanganan Covid-19 10,3, dan bantuan rakyat kecil atau bansos 6,4 persen.
Jika dibandingkan dengan survei September 2015, kondisi ini dinilai mirip.
Di mana respoden menyebut permasalah terpenting adalah perekonomian 37,2 persen, sulitnya lapangan pekerjaan 13,3 persen, harga kebutuhan pokok mahal 12,3 persen, meningkatnya korupsi 12,3 persen dan kemiskinan 3,7 persen.
Dengan demikian, kata Qodari, baik di awal setahun periode pertama maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan Presiden Jokowi masih mengenai masalah ekonomi.
"Data di atas menunjukkan, bahwa masalah Covid-19 bagi masyarakat lebih banyak tampil sebagai masalah ekonomi dari pada masalah kesehatan," terang Qodari.
"Situasi ini mririp dengan tahun 2015. Jokowi juga dihadapkan dengan masalah ekonomi, namun bedanya hal tersebut disebabkan oleh krisis (perlambatan) pada tahun 2015," jelas dia.
Adapun waktu pengumpulan data survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2020 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data lewat wawancara tatap muka via kuesioner.
Sedangkan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/12385361/survei-indo-barometer-564-persen-responden-puas-atas-jalannya-demokrasi