Salin Artikel

Survei Indo Barometer: 56,4 Persen Responden Puas atas Jalannya Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer menunjukkan 56,4 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

"Sebanyak 56,4 persen publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini dan yang tidak puas 37,3 persen, tidak tahu/tidak jawab 6,3 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Adapun alasan responden atas kepuasan terhadap jalannya demokrasi saat ini antara lain, bebas memilih pemimpinnya 35,9 persen dan melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16 persen.

Kemudian sesuai dengan hati nurani 8 persen, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8 persen, dan ada perubahan yang lebih bijak 5,3 persen.

Sementara alasan responden tak puas terhadap demokrasi saat ini di antaranya karena kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu 30,8 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 16,1 persen, pelaksanaan demokrasi kurang sehat 15,2 persen, serta keadaan ekonomi yang belum berubah 9,8 persen.

"Dan banyak yang korupsi 9,4 persen," kata Qodari.

Selain itu, survei Indo Barometer juga menunjukkan 77,9 persen responden setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik kendati dalam perjalannya tak sempurna.

Sedangkan 11,1 persen publik tidak setuju dan tidak tahu atau tidak jawab 11 persen.

Adapun alasan publik setuju karena rakyat bebas mengeluarkan suara atau pendapat 42,1 persen, bebas memilih pemimpinnya 21,8 persen, sesuai dengan hati nurani 4,7 persen, sistem demokrasi bersifat terbuka 4,4 persen, dan bebas memilih para wakil rakyat 3,9 persen.

Sedangkan alasan publik tidak setuju karena kurang berpihak ke rakyat kecil 40,6 persen, politik kurang sehat 16,5 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 11,3 persen, serta pelaksanaan sistem demokrasi belum maksimal 7,5 persen.

"Dan hanya menguntungkan golongan tertentu 7,5 persen," kata dia.

Di samping itu, temuan Indo Barometer juga memperlihatkan adanya permasalahan paling penting di Indonesia.

Di antaranya perekonomian rakyat 28,6 persen, lapangan pekerjaan 20,2 persen, kestabilan harga bahan pokok 10,9 persen, masalah kesehatan atau penanganan Covid-19 10,3, dan bantuan rakyat kecil atau bansos 6,4 persen.

Jika dibandingkan dengan survei September 2015, kondisi ini dinilai mirip.

Di mana respoden menyebut permasalah terpenting adalah perekonomian 37,2 persen, sulitnya lapangan pekerjaan 13,3 persen, harga kebutuhan pokok mahal 12,3 persen, meningkatnya korupsi 12,3 persen dan kemiskinan 3,7 persen.

Dengan demikian, kata Qodari, baik di awal setahun periode pertama maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan Presiden Jokowi masih mengenai masalah ekonomi.

"Data di atas menunjukkan, bahwa masalah Covid-19 bagi masyarakat lebih banyak tampil sebagai masalah ekonomi dari pada masalah kesehatan," terang Qodari.

"Situasi ini mririp dengan tahun 2015. Jokowi juga dihadapkan dengan masalah ekonomi, namun bedanya hal tersebut disebabkan oleh krisis (perlambatan) pada tahun 2015," jelas dia.

Adapun waktu pengumpulan data survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2020 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data lewat wawancara tatap muka via kuesioner.

Sedangkan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/12385361/survei-indo-barometer-564-persen-responden-puas-atas-jalannya-demokrasi

Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke