Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indo Barometer: 56,4 Persen Responden Puas atas Jalannya Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 05/11/2020, 12:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer menunjukkan 56,4 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

"Sebanyak 56,4 persen publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini dan yang tidak puas 37,3 persen, tidak tahu/tidak jawab 6,3 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Ini 5 Menteri yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik

Adapun alasan responden atas kepuasan terhadap jalannya demokrasi saat ini antara lain, bebas memilih pemimpinnya 35,9 persen dan melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16 persen.

Kemudian sesuai dengan hati nurani 8 persen, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8 persen, dan ada perubahan yang lebih bijak 5,3 persen.

Sementara alasan responden tak puas terhadap demokrasi saat ini di antaranya karena kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu 30,8 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 16,1 persen, pelaksanaan demokrasi kurang sehat 15,2 persen, serta keadaan ekonomi yang belum berubah 9,8 persen.

"Dan banyak yang korupsi 9,4 persen," kata Qodari.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Selain itu, survei Indo Barometer juga menunjukkan 77,9 persen responden setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik kendati dalam perjalannya tak sempurna.

Sedangkan 11,1 persen publik tidak setuju dan tidak tahu atau tidak jawab 11 persen.

Adapun alasan publik setuju karena rakyat bebas mengeluarkan suara atau pendapat 42,1 persen, bebas memilih pemimpinnya 21,8 persen, sesuai dengan hati nurani 4,7 persen, sistem demokrasi bersifat terbuka 4,4 persen, dan bebas memilih para wakil rakyat 3,9 persen.

Sedangkan alasan publik tidak setuju karena kurang berpihak ke rakyat kecil 40,6 persen, politik kurang sehat 16,5 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 11,3 persen, serta pelaksanaan sistem demokrasi belum maksimal 7,5 persen.

"Dan hanya menguntungkan golongan tertentu 7,5 persen," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Di samping itu, temuan Indo Barometer juga memperlihatkan adanya permasalahan paling penting di Indonesia.

Di antaranya perekonomian rakyat 28,6 persen, lapangan pekerjaan 20,2 persen, kestabilan harga bahan pokok 10,9 persen, masalah kesehatan atau penanganan Covid-19 10,3, dan bantuan rakyat kecil atau bansos 6,4 persen.

Jika dibandingkan dengan survei September 2015, kondisi ini dinilai mirip.

Di mana respoden menyebut permasalah terpenting adalah perekonomian 37,2 persen, sulitnya lapangan pekerjaan 13,3 persen, harga kebutuhan pokok mahal 12,3 persen, meningkatnya korupsi 12,3 persen dan kemiskinan 3,7 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com