UU Cipta Kerja Atur Perizinan untuk Sektor Pendidikan, Ini Paparannya

Kompas.com - 03/11/2020, 10:01 WIB
Belasan pelajar mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) di sebuah rumah pada Pedukuhan Sanggrah Kidul, Purwosari, Girimulya, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Warga rela menyediakan ruang tamunya untuk anak-anak duduk saling berjarak satu dengan lain. Mereka bercampur baik kelas 1 hingga kelas 6 dari SD Tegalsari. KOMPAS.COM/DANI JULIUSBelasan pelajar mengikuti Penilaian Tengah Semester (PTS) di sebuah rumah pada Pedukuhan Sanggrah Kidul, Purwosari, Girimulya, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Warga rela menyediakan ruang tamunya untuk anak-anak duduk saling berjarak satu dengan lain. Mereka bercampur baik kelas 1 hingga kelas 6 dari SD Tegalsari.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 65 UU Cipta Kerja yang terdiri dari dua ayat.

Pasal 65 Ayat 1 berbunyi: "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Baca juga: Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Sementara ayat 2 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah,"

Namun, Pasal 65 diberi penjelasan lebih lanjut pada Pasal Penjelasan UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal Penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam Pasal 65 pada dasarnya kewajiban memenuhi perizinan berusaha tidak berlaku pada sektor pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur tersendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

UU ini menganut prinsip bahwa pengelolaan satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha.

Dengan demikian perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan operasionalnya tidak dapat sama dengan perlakuan, persyaratan, dan proses perizinan berusaha untuk kegiatan yang dapat bersifat laba.

Baca juga: Jokowi Bantah Komersialisasi Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

Pasal Penjelasan juga menegaskan meski ada Pasal 65, ketentuan izin untuk satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan.

Antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kemudian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

UU tersebut tidak diatur dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Masih Ada Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Baleg DPR

Oleh karena itu, Pasal Penjelasan menegaskan, tidak ada kewajiban bagi satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan non formal yang dikelola oleh masyarakat melakukan proses izin melalui sistem perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Warga Sekolah dan Kampus Diimbau Tak Pulang Kampung Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Nasional
Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Nasional
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Nasional
Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Nasional
Jokowi: Kepuasan Publik terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Jokowi: Kepuasan Publik terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Nasional
Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Nasional
Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Nasional
Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Nasional
Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Nasional
Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Nasional
Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.