Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Megawati, Nasdem: Tak Bijak Milenial Disebut Cuma Bisa Demo

Kompas.com - 30/10/2020, 15:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Ahmad Ali menilai, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial dan salah satunya hanya bisa melakukan aksi demo, terlalu emosional dan berlebihan.

Ali mengatakan, tidak bijaksana elite politik memberi label generasi muda hanya bisa berdemonstrasi.

"Terlalu emosional dan berlebihan, enggak bijak juga sebagai sesepuh kemudian men-judge seperti itu ya," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2020).

"Ayo dong kita lihat begitu banyak prestasi anak-anak muda ya kan," lanjut dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Megawati: Kritik Bintang Emon, Model Oposisi Kreatif Milenial

Ali mengatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk sumbangsih dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi agar terjadi perubahan yang lebih baik.

"Jadi, menurut saya anak-anak ini harusnya lebih kita arahkan," ujar dia.

Ali menilai, demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pada sesama, khususnya para pekerja dan buruh.

Oleh karenanya, ia meminta, aksi demo mahasiswa ke depannya menjaga kelompok mereka agar tidak disusupi kelompok lain.

Baca juga: Tanggapi Megawati, Fahri Hamzah Sebut Seharusnya Elite Politik Introspeksi

Selain itu, Ali meminta para elite politik menahan diri dan tidak memberikan label tertentu terhadap generasi milenial.

"Kita minta mahasiswa untuk aksi selanjutnya lebih menjaga barisannya dan tidak dilabeli negatif. Para elite sebaiknya menahan diri dan juga tidak perlu memberi label," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menanyakan sumbangsih generasi milenial saat ini yang menurutnya hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Sekjen PDI-P Jelaskan Maksud Megawati soal Sumbangsih Milenial

Menurut dia, sumbangsih generasi milenial terhadap Bangsa Indonesia belum terlihat selain melakukan demonstrasi tersebut.

"Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?" kata Megawati dalam acara peresmian kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020).

"Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja,"kata Megawati.

Ia pun menyayangkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir karena terjadi pengrusakan berbagai fasilitas publik seperti halte transjakarta dan moda raya terpadu (MRT).

Baca juga: Tanggapi Megawati, PKS: Milenial Itu Aset Negara

Ia menilai, tak ada satu alasan yang membenarkan demontrasi boleh disertai aksi vandalisme seperti pengrusakan fasilitas publik.

Ia meminta masyarakat yang berdemonstrasi mengikuti aturan sehingga tak merusak fasilitas publik.

"Ada aturannya bahwa boleh untuk merusak? Endak ada. Saya yakin. Kalau ada orang bilang ada mana sini. Kasih tahu saya," kata Megawati.

"Saya bilang pada mereka yang mau demo-demo. Ngapain sih kamu demo-demo. Kalau enggak cocok pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat itu terbuka bagi aspirasi kalian," ucap Presiden kelima RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com