Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Kans Gibran pada Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Kompas.com - 30/10/2020, 06:33 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik yang melanggengkan dinasti politik masih marak terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Salah satunya justru dari orang nomor satu di negeri ini, yakni Presiden Joko Widodo.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wali kota pada Pilkada Solo 2020.

Ini adalah kali pertama dalam sejarah anak dari presiden yang sedang berkuasa ikut dalam pilkada.

Baca juga: Hadapi Debat Pertama Lawan Gibran-Teguh, Pasangan Bajo Lakukan 3 Kali Simulasi

Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa dengan PDI-P sebagai parpol pengusung utama. Sementara lawannya, Bagyo Wahyono-FX Supardjo, maju lewat jalur independen.

Anak presiden vs tukang jahit

Sebelum mengikuti jejak ayahnya terjun ke politik, Gibran dikenal sebagai pengusaha. Ia menggeluti bisnis kuliner dengan mendirikan katering Chilli Pari dan martabak Markobar.

Ia baru menyatakan niat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun lalu.

Setelah itu, Gibran pun bergabung dengan PDI-P, partai yang mengusung ayahnya pada Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan dua kali Pilpres.

Karier Gibran di partai banteng berjalan mulus. Meski baru bergabung, ia langsung mendapatkan tiket dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju pada Pilkada Solo.

Ia bahkan mendepak Achmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo yang sudah lebih dulu mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang PDI-P.

Baca juga: Tak Hadirkan Jurkam, Paslon Lawan Gibran Andalkan Komunitas Tikus Pithi

Sementara Teguh berprofesi sebagai guru olahraga di SMK Bhinneka Karya Solo sebelum terjun ke politik.

Setelah bergabung dengan PDI-P, ia berkarier sebagai anggota DPRD Kota Solo. Puncak kariernya yakni menjabat Ketua DPRD Solo periode 2014-2019.

Adapun sang penantang Bagyo Wahyono-FX Supardjo bukanlah sosok yang malang melintang di dunia politik sebelumnya.

Keduanya merupakan calon perseorangan atau independen yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan bernama Tikus Pithi Hanata Baris.

Bagyo sendiri adalah warga Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Solo, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit.

Sementara itu, Supardjo merupakan seorang ketua rukun warga (RW) di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo.

Baca juga: Kampanye Online Ala Gibran, Blusukan Temui Warga dengan Virtual Box

Meski belum memiliki pengalaman politik sebelumnya, pasangan ini berhasil mengumpulkan syarat dukungan untuk maju sebagai calon independen dalam Pilkada Solo.

Dukungan parpol

Selain diusung PDI-P yang merupakan pemegang mayoritas kursi di DPRD Solo, Gibran-Teguh juga didukung oleh sejumlah parpol lain.

Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia turut mengusung pasangan calon nomor urut 1 ini.

Satu-satunya parpol di DPRD Solo yang tak mengusung Gibran-Teguh hanyalah Partai Keadilan Sejahtera. Kursi PKS tak lagi cukup untuk mengusung pasangan calon lain.

Sementara Bagyo-Supardjo maju tanpa dukungan partai. Pasangan ini memilih maju lewat jalur independen.

Berdasarkan verifikasi dari KPU Solo, mereka berhasil mengumpulkan 38.831 surat dukungan yang sah atau melebihi batas minimal surat dukungan pada Pilkada Solo, yaitu sebanyak 35.870.

Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo menunjukkan masing-masing nomor urut undian dalam rapat pleno yang digelar KPU di Hotel Sunan Solo, Kamis (24/9/2020). Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa mendapatkan nomor urut 1 dan paslon jalur perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) mendapatkan nomor urut 2.KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo menunjukkan masing-masing nomor urut undian dalam rapat pleno yang digelar KPU di Hotel Sunan Solo, Kamis (24/9/2020). Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa mendapatkan nomor urut 1 dan paslon jalur perseorangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) mendapatkan nomor urut 2.

Basis Jokowi dan PDI-P

Selain diuntungkan dari dukungan parpol, Gibran-Teguh bisa jadi mendapat keuntungan karena Solo merupakan basis Jokowi dan PDI-P.

Pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang telak di Solo atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan memperoleh 82,22 persen suara.

Demikian juga pada Pilpres 2014, ketika Jokowi-Jusuf Kalla meraup 84,30 persen suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebelum maju pada Pilpres, Jokowi juga adalah wali kota Solo dua periode. Ia juga meraih kemenangan telak saat pencalonannya pada periode kedua.

Selain itu, Solo secara tradisional dikenal sebagai basis PDI-P, pengusung Jokowi dan Gibran.

PDI-P saat ini menguasai DPRD Solo dengan 30 kursi, sedangkan lima partai lainnya harus berbagi 15 kursi yang disisakan partai banteng.

Harta kekayaan

Bicara soal pilkada tak bisa dilepaskan dari biaya kampanye sehingga harta kekayaan setiap calon turut menjadi sorotan.

Mengutip laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gibran memiliki harta kekayaan mencapai Rp 21.152.810.130.

Sementara Teguh Prakosa tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 1.231.150.999.

Baca juga: Bantu Kampanye Putra Presiden di Pilkada Solo, Megawati dan Sandiaga Uno Siap Turun Gunung

Jika digabungkan, total harta kekayaan Gibran-Teguh senilai lebih dari Rp 22 miliar itu jauh lebih besar dari rivalnya.

Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Bagyo yakni Rp 1.987.550.354. Sementara pasangannya FX Supardjo mempunyai total harta kekayaan Rp 1.090.475.781. Jika digabungkan, harta kekayaan pasangan ini hanya Rp 2,9 miliar.

Jurkam mentereng vs komunitas

Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 dimulai sejak 26 September lalu dan berlangsung selama 71 hari.

Dalam kampanyenya, pasangan Gibran-Teguh didukung para juru kampanye yang mentereng.

Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bahkan sampai turun langsung menjadi juru kampanye.

Begitu juga putri Megawati yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR, Puan Maharani.

Bahkan rival ayah Gibran pada Pilpres 2019, Sandiaga Salahuddin Uno, juga turut mendukung dan menjadi juru kampanye bagi Gibran-Teguh.

Baca juga: Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran-Teguh lebih memanfaatkan kampanye virtual sehingga efektif karena tidak menimbulkan kerumunan massa.

Sementara itu, Bagyo-Supardjo tidak gentar dengan strategi paslon lawan.

Bajo yang mengusung konsep "koalisi rakyat" tidak menghadirkan jurkam tokoh nasional, tetapi menggunakan "Tikus Pithi" sebagai jurkam.

Adapun strategi kampanye yang dilakukan adalah dengan cara door to door atau mendatangi warga dari rumah ke rumah.

Baca juga: Sandiaga Uno Jadi Jurkam di Pilkada Solo 2020, Gibran: Saya Senang Sekali

"Kita lebih mengedepankan door to door. Kalau mengarah ke jurkam, tetap kita menggunakan Tikus Pithi. Kita satu konsep, satu komando kita lebih mendekatkan dengan masyarakat," kata Ketua II Tim Pemenangan Bajo, Sutrisno, kepada Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Senin (5/10/2020).

Sutrisno menilai warga Solo sudah cerdas dalam menentukan calon pemimpin yang akan mereka pilih pada penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Karena sudah 75 tahun, politik ya ngapunten (mohon maaf) hanya janji-janji. Katanya untuk rakyat, ternyata sama saja," terang dia.

Bajo membuat program kerja selama satu hari dengan konsep pangan, sandang, dan papan. Program kerja ini diharapkan nantinya tidak ada lagi warga Solo yang hidupnya susah.

"Program satu hari dengan planning pangan, sandang, papan sudah terkonsep. Kita tinggal mencari data sensus warga Solo. Door to door ini sebagai cara untuk mengetahui apakah ada warga yang masih menganggur," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com