Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Kompas.com - 29/10/2020, 21:00 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan ada 54 kabupaten/kota yang berstatus zona oranye Covid-19 (risiko sedang) selama 10 minggu berturut-turut.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai daerah tersebut merasa nyaman karena tidak berada dalam zona merah (risiko tinggi).

"Ini yang kami sebut sebagai perasaan nyaman, tidak ada di zona merah tetapi berada di zona oranye dalam waktu lama," ujar Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (29/10/2020).

"Satgas sangat menyayangkan adanya kondisi seperti ini," kata dia.

Baca juga: Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Padahal, katanya, seluruh daerah harus terus meningkatkan penanganan Covid-19. Apalagi, 10 minggu bukanlah waktu yang sebentar.

Untuk itu, Satgas memohon kepada kepala daerah di 54 wilayah tersebut, beserta gubernur, agar meningkatkan penanganan Covid-19.

Wiku mengungkapkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami menunggu kepada 54 kabupaten/kota ini untuk bisa berpindah menjadi zona kuning di minggu depan. Mari kita bekerja sama,” ucap dia.

Baca juga: Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Berikut data 54 kabupaten/kota yang dimaksud Wiku:

1. Aceh

- Aceh Tengah

2. Sumatera Utara

- Asahan

- Karo

- Kota Pematangsiantar

- Labuhanbatu

- Padang Lawas

- Padang Lawas Utara

- Pakpak Bharat

- Samosir

- Serdang Bedagai

- Simalungun

- Toba Samosir

Baca juga: UPDATE: 502 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19, Setara 97,7 Persen Wilayah RI

3. Sumatera Selatan

- Banyuasin

- Kota Palembang

- Kota Prabumulih

4. Sumatera Barat

- Kota Solok

5. Kepulauan Riau

- Bintan

6. Jawa Barat

- Bogor

7. Jawa Tengah

- Demak

- Grobogan

- Kota Magelang

- Purworejo

- Sragen

8. Jawa Timur

- Blitar

- Jember

- Jombang

9. Banten

- Pandeglang

10. DIY

- Bantul

- Kota Yogyakarta

- Kulonprogo

11. NTB

- Lombok Barat

12. Kalimantan Utara

- Bulungan

13. Kalimantan Timur

- Paser

14. Kalimantan Tengah

- Kapuas

- Katingan

- Pulang Pisau

15. Kalimantan Selatan

- Kota Banjarbaru

- Tanah Bumbu

16. Sulawesi Utara

- Kota Bitung

- Kota Kotamobagu

- Minahasa Selatan

17. Sulawesi Selatan

- Gowa

- Luwu Utara

- Maros

- Pangkajene dan Kepulauan

- Sinjai

18. Sulawesi Tenggara

- Buton

- Buton Tengah

- Kota Bau Bau

19. Sulawesi Barat

- Mamuju

20. Gorontalo

- Gorontalo Utara

21. Maluku Utara

- Halmahera Utara

- Kota Ternate

22. Papua

- Keerom

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com