Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Masak Presiden ke-5 Dituduh PKI Terus, Lama-lama Saya Kesal

Kompas.com - 28/10/2020, 18:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merasa heran hingga kini ia masih sering dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan kantor PDI-P secara daring, Rabu (28/10/2020).

"Ini nanti kalian lihat kalau saya di-bully lawan, masa Presiden Kelima RI dibilang PKI terus," kata Megawati.

Baca juga: Militer, Pandemi, dan Isu PKI

"Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh (juga dituduh PKI). Kecuali tidak (dipilih) langsung. Ini rakyat langsung lho, dua kali kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya enggak jelas. Bayangkan ini Presiden RI," lanjut dia.

Bahkan, ada yang menuduh orang tuanya bagian dari PKI. Ia lantas heran lantaran ayahnya Presiden Sukarno dan ibunya Fatmawati merupakan para pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan RI.

Karena itu, ia menilai tuduhan PKI terhadap dia dan keluarga tak beralasan.

Terlebih, ia pernah menjabat anggota legislatif di era Orde Baru dengan proses penyaringan yang sangat ketat.

Baca juga: Survei SMRC Ungkap Pandangan Pemilih Prabowo dan Jokowi terhadap Kebangkitan PKI

Ia mengatakan, di era Orde Baru seluruh pejabat publik disaring ketat sehingga tak mungkin ada keturunan PKI yang bisa lolos menjadi pejabat. Ia menilai isu PKI sengaja diembuskan untuk membodohi masyarakat.

"Anggota DPR saya itu lewat penelitian khusus ditanyain Pancasila segala apa-apa lolos saya. Tiga kali. Jngan main-main loh. Satu kali kan lima tahun, dikurangi dua tahun, lalu saya jadi Wapres," kata Megawati.

"Jadi ngapain orang zaman gini masih ngomongin PKI-PKI, buktikan dong, ada aturannya L. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel," tutur Presiden kelima RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com