Militer, Pandemi, dan Isu PKI

Kompas.com - 05/10/2020, 08:33 WIB
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama sejumlah veteran melakukan tabur bunga di Taman Makam Nasional Umum Kalibata, Rabu (30/9/2020) / Warta Kota/Feryanto HadiJenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama sejumlah veteran melakukan tabur bunga di Taman Makam Nasional Umum Kalibata, Rabu (30/9/2020) /


TIGA kata dalam judul di atas relevan dikaitkan dengan insiden yang terjadi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Timur. Unsur kejadiannya adalah purnawirawan jenderal TNI, protokol kesehatan, dan upaya persuasi dari jajaran Kodam.

Peristiwa ini bermula saat sejumlah purnawirawan TNI datang ke TMP Kalibata untuk memberikan penghormatan pada para korban Gerakan 30 September.

Baca juga: Fakta di Balik Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Tak Berizin hingga Deklarasi KAMI

Mereka datang mengenakan baret kesatuan tempat mereka pernah mengabdi, tak lupa dengan tanda pangkat di baretnya. Di antara mereka tampak mantan Panglim TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Para mantan tentara ini tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Rakyat (PPKN).

Awalnya suasana tampak tenang. Dandim Jakarta Selatan Kolonel Ucu Yustiana yang ikut mengawasi kegiatan ini mengingatkan secara persuasif kepada rombongan para purnawirawan untuk memperhatikan protokol kesehatan.

Belakangan muncul sejumlah massa yang memprotes kegiatan ini. Terjadilah kericuhan. Sejumlah purnawirawan mengejar massa yang menggunakan angkutan umum.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Mengapa isu Partai Komunis Indonesia ( PKI) terus muncul? PKI itu hantu atau fakta?

Kata Gatot Nurmantyo

Dalam sejumlah kesempatan wawancara dengan media, Gatot Nurmantyo mengungkapkan, aksi PPKN ini sudah meminta izin dari Garnisun. Gatot juga mengatakan bahwa acara PPKN ini merupakan undangan dari Letjen Marinir (Purn) Suharto.

“Saya hadir ke sana atas undangan Letjen Purn Marinir Suharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya minta saya sebagai Irup (inspektur upacara). Saya bilang, Pak, saya jangan Irup karena bapak sebagai pimpinan PPKN,” kata Gatot seperti dikutip Channel TVOne di Youtube, Jumat (2/10/2020).

“Lalu saya tanya apakah sudah izin ke Garnisun? Lalu Pak Harto proses izin ke Garnisun sudah ada. Nah kalau sudah ada, minta perwira upacaranya dari Garnisun. Itu sudah dilaksanakan,” ujar Gatot.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X