Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ma'ruf Amin Hanya 33 Persen

Kompas.com - 28/10/2020, 17:19 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terkini Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja pemerintah memperlihatkan, kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin terbilang rendah.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hanya 33 persen responden yang puas dengan kinerja Ma'ruf. Sementara itu, 67 persen menyatakan tidak puas.

Baca juga: Isi Libur Cuti Bersama, Maruf Amin Jalan Santai di Ancol

Menurut Dedi, hal ini berkaitan peran Ma'ruf yang tidak tampak signifikan selama satu tahun menjabat.

"Terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal yang sifatnya mengemuka di publik. Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Hal yang sama terlihat dalam kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Mayoritas responden, sebanyak 51 persen merasa tidak puas. Hanya 49 persen yang menyatakan puas.

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf itu meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

"Kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disorot oleh publik. Pak Jokowi itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini, terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," ucap Dedi.

Selain itu, IPO mengukur tingkat kepuasan kinerja pemerintah di beberapa sektor. Berikut ini hasil survei IPO secara rinci.

Sektor Ekonomi

Buruk: 51 persen

Baik: 39 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 4 persen

Baca juga: Survei IPR: Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-Maruf di Bawah 50 Persen

Sektor Penegakan Hukum

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com