Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPR: Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Bawah 50 Persen

Kompas.com - 23/10/2020, 13:30 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih belum menyentuh angka 50 persen. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Review (IPR).

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin secara umum masih relatif di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Ujang mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri yang mendapatkan persentase tertinggi. Sebanyak 45,2 persen responden mengaku puas dengan kerja rival Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu itu.

“Menurut survei ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan yakni 45,2 persen. Kemudian posisi kedua ada nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan meraih 44,9 persen,” kata Ujang.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menjadi menteri dengan kinerja yang paling baik ketiga dengan memperoleh 44,8 persen kepuasan publik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Selanjutnya, untuk posisi keempat ada nama Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang mendapat 44,0 persen kepuasan publik. Di bawahnya ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang mendapat 43,7 persen tingkat keluasan publik.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 43 persen; Menteri PUPR Basuki Hadimulyo 42,8 persen; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, 42,5 persen; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 42, persen.

Sementara menteri yang paling sedikit mendapatkan kepuasan publik yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Ia hanya mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik.

Adapula Menristek Bambang Brodjonegoro, 34,5 persen; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 34 persen; Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 33,6 persen; dan Menaker Ida fauziah, 33,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Survei ini dilakukan di 34 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2020 dengan cara telesurvei, yakni responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

Adapun jumlah responden yakni sebanyak 1.000 orang dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Saat dikonfirmasi, Ujang mengatakan survei tersebut dibiayai secara mandiri. Ia juga mengaku baru akan mendaftarkan lembaganya ke Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com