Survei IPR: Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Bawah 50 Persen

Kompas.com - 23/10/2020, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih belum menyentuh angka 50 persen. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Review (IPR).

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin secara umum masih relatif di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Ujang mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri yang mendapatkan persentase tertinggi. Sebanyak 45,2 persen responden mengaku puas dengan kerja rival Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu itu.

“Menurut survei ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai sebagai menteri berkinerja paling memuaskan yakni 45,2 persen. Kemudian posisi kedua ada nama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan meraih 44,9 persen,” kata Ujang.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menjadi menteri dengan kinerja yang paling baik ketiga dengan memperoleh 44,8 persen kepuasan publik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Selanjutnya, untuk posisi keempat ada nama Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang mendapat 44,0 persen kepuasan publik. Di bawahnya ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang mendapat 43,7 persen tingkat keluasan publik.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 43 persen; Menteri PUPR Basuki Hadimulyo 42,8 persen; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, 42,5 persen; dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 42, persen.

Sementara menteri yang paling sedikit mendapatkan kepuasan publik yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Ia hanya mendapatkan 34,8 persen kepuasan publik.

Adapula Menristek Bambang Brodjonegoro, 34,5 persen; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 34 persen; Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 33,6 persen; dan Menaker Ida fauziah, 33,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Survei ini dilakukan di 34 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2020 dengan cara telesurvei, yakni responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

Adapun jumlah responden yakni sebanyak 1.000 orang dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Saat dikonfirmasi, Ujang mengatakan survei tersebut dibiayai secara mandiri. Ia juga mengaku baru akan mendaftarkan lembaganya ke Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Nasional
Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X