Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Yakin UMKM Bisa Berlari Kencang Usai Pandemi Covid-19

Kompas.com - 28/10/2020, 17:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap UMKM di Indonesia dapat langsung berlari kencang setelah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam webinar yang diselenggarakan The Jakarta Post secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Setelah UMKM saat ini diupayakan untuk bertahan, selanjutnya UMKM itu perlu dipersiapkan agar dapat langsung bergerak pascapandemi Covid-19," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Semenjak pandemi melanda Indonesia, Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program bantuan agar UMKM dapat bertahan.

Baca juga: Masih Ada 2,9 Juta Kuota BLT UMKM, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Beberapa program yang dimaksud, yakni perluasan pembiayaan kredit modal kerja dan skema penjaminannya bagi UMKM, pemberian insentif pajak untuk wajib pajak UMKM melalui pembebasan tarif pajak penghasilan (PPh) serta relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM.

Kemudian, pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM serta berbagai kebijakan lainnya.

"Sebagai tambahan untuk mendukung kelompok masyarakat yang paling terdampak, termasuk kelompok UMKM pada bulan Agustus yang lalu Presiden meluncurkan dua program yang sama sekali baru," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Program tersebut adalah subsidi upah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Baca juga: Tak Dapat BLT UMKM, Ini Tips Mengembangkan Usaha lewat Tren

Kemudian, program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) atau yang dikenal dengan Banpres Produktif yang ditujukan khusus kepada UMKM yang sedang tidak menerima pendanaan dari lembaga keuangan.

"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu dan menjaga keberlangsungan UMKM kita," ucap dia.

Oleh sebab itu, Wapres Ma'ruf Amin yakin UMKM dapat berlari kencang seperti yang pemerintah harapkan.

Dampak ekonomi dari pergerakan UMKM itu dinilai sangat penting demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com