Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Kompas.com - 28/10/2020, 14:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi protes yang dilakukan para mahasiswa terhadap Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Ia menilai hal tersebut biasa dilakukan oleh generasi muda yang hendak mengambil peran untuk mengubah sejarah bangsanya.

Kendati demikian Moeldoko mengingatkan protes tak dilakukan serampangan.

"Itu modal bagi bangsa untuk selalu optimistis. Pembelajaran politik yang benar bagi anak muda sangat penting. Kalau tidak, malah jadi repot, karena anak anak akan menjadi instrumen kekerasan," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Moeldoko: Harusnya Malu Kalau Berunjuk Rasa tapi Tak Paham Tujuannya

"Tapi perlu saya ingatkan adanya pameo yang sangat buruk, biar keliru asal heroik," lanjut Moeldoko.

Untuk itu, ia meminta mahasiswa dan generasi muda melihat UU Cipta Kerja secara komprehensif.

Moeldoko mengatakan pemerintah justru berupaya keras membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin lewat UU Cipta Kerja.

Hal itu dilakukan untuk meresponns bonus demografi pada 2030.

Mantan Panglima TNI itu menilai semestinya mahasiswa dan generasi muda mendukung pemerintah yang telah menyusun UU Cipta Kerja karena itu berguna bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan.

Baca juga: Moeldoko: Anak Muda yang Menolak UU Cipta Kerja Hanya Sebagian Kecil

"Tetapi anak-anak muda, calon tenaga kerja baru malah menolaknya. Tetapi saya melihat itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar mereka sudah faham. Yang pasti, jangan sampai anak-anak muda terprovokasi hasutan atau ajakan yang dia sendiri tidak paham," tutur Moeldoko.

"Terpenting lagi, jangan lagi ada yang malu kalau tidak ikut unjukrasa. Mulailah berani mengambil keputusan bahwa apa yang kita lakukan harus kita pahami tujuannya. Harusnya malu kalau berunjukrasa tapi tidak paham tujuannya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com