Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/10/2020, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta para anak muda tak mudah terprovokasi ajakan untuk melakukan unjuk rasa.

Ia meminta tiap anak muda yang melakukan demonstrasi memahami betul mengenai masalah yang akan diprotes.

"Jangan lagi ada yang malu kalau tidak ikut unjuk rasa. Mulailah berani mengambil keputusan bahwa apa yang kita lakukan harus kita pahami tujuannya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis menyambut peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh pada hari ini, Rabu (28/10/2020).

"Harusnya malu kalau berunjuk rasa tapi tidak paham tujuannya," sambung dia.

Baca juga: 5 Pesan Indra Priawan untuk Anak Muda yang Pernah Gagal Bangun Bisnis

Moeldoko mencontohkan soal unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang marak dilakukan belakangan ini, termasuk oleh para mahasiswa.

Moeldoko melihat ada paradoks dalam hal ini. Di satu sisi, ia mengklaim pemerintah bersungguh-sungguh mencoba menurunkan angka pengangguran lewat UU Cipta Kerja.

Hal ini tidak lain agar anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan.

"Tetapi anak-anak muda, calon tenaga kerja baru malah menolaknya. Tetapi saya melihat itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar mereka sudah paham," kata mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menjelaskan, saat ini setiap tahun, ada 2,9 juta angkatan kerja baru. Angka ini menambah jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa: Mohon Maaf Sedang Ada Perbaikan Demokrasi

Belum lagi pada 2030 nanti Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi dimana mayoritas penduduk berada pada usia produktif untuk bekerja. Hal ini bisa berdampak naiknya jumlah pengangguran jika tidak diantisipasi.

Moeldoko meminta anak muda dan para mahasiswa untuk mempelajari hal ini sebelum melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Yang pasti, jangan sampai anak-anak muda terprovokasi hasutan atau ajakan yang dia sendiri tidak paham," ujar Moeldoko.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja hari ini.

Baca juga: Gita Cita Pemuda Indonesia, Merawat Keberagaman di Hari Sumpah Pemuda

Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di kawasan Monumen Patung Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mereka membawa tuntutan untuk mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, UU itu dianggap merugikan hak buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Saat unjuk rasa pada 20 Oktober 2020, BEM SI mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuat Perppu guna mencabut omnibus law UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 8x24 jam. Namun hingga batas waktu berakhir, Jokowi belum juga menerbitkan Perppu.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono justru memastikan Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dalam waktu dekat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli dkk Menjabat hingga 2023, Pemerintah Ikut Putusan MK

Firli dkk Menjabat hingga 2023, Pemerintah Ikut Putusan MK

Nasional
Sentilan Tajam Nasdem ke Demokrat soal Cawapres Anies: Singgung Potensi Mundur hingga Minim Baliho

Sentilan Tajam Nasdem ke Demokrat soal Cawapres Anies: Singgung Potensi Mundur hingga Minim Baliho

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com