Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Kompas.com - 28/10/2020, 06:25 WIB
Suasana jelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi saat HUT ke-75 Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2020). Suasana berbeda pada peringatan HUT ke-75 RI  tahun ini di Kompleks Istana Kepresidenan karena tidak adanya tamu undangan akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASuasana jelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi saat HUT ke-75 Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2020). Suasana berbeda pada peringatan HUT ke-75 RI tahun ini di Kompleks Istana Kepresidenan karena tidak adanya tamu undangan akibat pandemi COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menceritakan pengalaman Sekretriat Presiden menerapkan protokol kesehatan di awal masa pandemi Covid-19.

Saat itu banyak yang belum terbiasa dengan pengukuran suhu sebelum masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, terutama para tamu penting seperti menteri.

Hal itu disampaikan Heru lewat saat menceritakan pengalaman Setpres menyiapkan penerapan protokol kesehatan di masa awal pandemi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/10/2020)

"Itu banyak yang klaim ke saya kok saya dilakukan seperti ini. Itu tahap pertama. Tapi saya bilang 'Pak kita akan lakukan sebelum kejadian, kami mencegah.' Lama-lama semua tamu menerima," kata Heru.

Baca juga: Istana Ungkap Upacara HUT Ke-75 RI Diserang Hacker Negara Lain

Selanjutnya seluruh tamu penting yang diundang ke Istana Kepresidenan pun memahami maksud penerapan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan masuk ke dalam ruang disinfektan sebelum bertemu presiden.

Setpres kemudian meningkatkan proteksi lewat protokol kesehatan dengan mewajibkan seluruh tamu yang hendak bertemu Presiden Joko Widodo harus menjalani tes cepat (rapid test) terlebih dulu.

Berikutnnya Setpres menerapkan aturan yang lebih ketat yakni tamu yang hendak menemui Presiden Jokowi harus menjalani tes usap sehari sebelumnya.

Hal itu untuk memastikan tamu presiden terbebas dari Covid-19.

Baca juga: Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kendati demikian di awal penerapannya, beberapa tamu sempat protes lantaran sudah menjalani tes usap tiga hari sebelumnya.

Namun, Heru mengatakan Setpres tetap bersikukuh dengan aturan tes usap sehari sebelum bertemu presiden.

Kini, lanjut Heru, semua tamu terbiasa menjalani serangkaiam aturan tersebut demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan semua pihak.

"Kami tetapkan batas yang ketat H-1 ketemu presiden harus swab. Kalau 3-7 hari kan kami tak tahu bapak ibu bertemu siapa saja sebelum dengan presiden. Terkait kesehatan presiden dan keluarga kami tak bisa menawar," lanjut Heru.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X