[POPULER NASIONAL] Unjuk Rasa Buruh Tolak Cipta Kerja Diundur Jadi 2 November | Presiden Lantik 12 Dubes LBBP

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja mundur, dari semula tanggal 1 November menjadi 2 November 2020.

Aksi akan dilakukan untuk merespon rencana Presiden Joko Widodo menandatangani naskah UU yang telah diserahkan DPR sebelumnya. Menurut rencana, Presiden akan menandatangani naskah itu pada Rabu (28/10/2020).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo melantik 12 Duta Besar Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Rencana demo besar buruh diundur jadi 2 November

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani dan 32 federasi serikat yang terpusat di sekitar Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Menurut Said, aksi akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review ke MK.

"Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Selengkapnya di sini

2. Presiden lantik 12 dubes LBBP

Pelantikan para dubes itu diawali dengan pembacaan Keppres pengangkatan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

Selanjutnya, Presiden memandu, para dubes yang dilantik untuk membaca sumpah jabatan.

Beberapa dubes yang dilantik kemarin di antaranya Roem Kono sebagai Dubes LBBP untuk Bosnia dan Herzegovina, Dewi Savitri Wahab sebagai Dubes LBBP untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, dan Heri Akhmadi sebagai Dubes LBBP untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia.

Selengkapnya di sini