Kompas.com - 26/10/2020, 18:29 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan mengenai data kasus Covid-19 di daerahnya.

Menurut Wiku, jika kondisi Covid-19 di daerah tidak dilaporkan secara transparan, justru berbahaya untuk daerah itu dan daerah lain.

Baca juga: Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

"Hal ini tidak hanya membahayakan daerah tersebut, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/9/2020).

"Bahkan membahayakan Indonesia, mengingat mobilitas masyarakat yang semakin longgar saat ini," tutur dia.

Wiku meminta setiap pemerintah daerah mengutamakan transparansi data dalam pelaporan Covid-19.

Sebab, penggambaran kondisi daerah sangat penting dalam menentukan pemilihan aksi strategi.

"Jika pencatatan data representatif maka pemilihan aksi strategis akan lebih tepat. Pimpinan daerah sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan daerah," tegas Wiku.

"Selain itu doronglah masyarakat untuk mengontrol," ucapnya.

Baca juga: Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19.

Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

Nasional
PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

PSHK Kritik Pertimbangan MK Saat Putus Uji Formil UU KPK, Ini Catatannya

Nasional
Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Heran Pegawai KPK Terancam Dipecat karena TWK, Febri Diansyah: Mereka Sudah Ditempa Kopassus, BAIS TNI, dan Akpol

Nasional
Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Nasional
Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

Nasional
Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X