Salin Artikel

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan mengenai data kasus Covid-19 di daerahnya.

Menurut Wiku, jika kondisi Covid-19 di daerah tidak dilaporkan secara transparan, justru berbahaya untuk daerah itu dan daerah lain.

"Hal ini tidak hanya membahayakan daerah tersebut, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/9/2020).

"Bahkan membahayakan Indonesia, mengingat mobilitas masyarakat yang semakin longgar saat ini," tutur dia.

Wiku meminta setiap pemerintah daerah mengutamakan transparansi data dalam pelaporan Covid-19.

Sebab, penggambaran kondisi daerah sangat penting dalam menentukan pemilihan aksi strategi.

"Jika pencatatan data representatif maka pemilihan aksi strategis akan lebih tepat. Pimpinan daerah sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan daerah," tegas Wiku.

"Selain itu doronglah masyarakat untuk mengontrol," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus untuk mendeteksi Covid-19.

Dengan cara itu, maka kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus.

"Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapet penghargaan, tapi enggak pernah tes," kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual Sabtu (24/10/2020).

Ganjar mengaku awalnya ia mengapresiasi daerah yang tanpa kasus itu. Belakangan ia baru mengetahui memang tak ada tes dan pelacakan yang dilakukan untuk mendeteksi Covid-19 di daerah tersebut.

Setelah itu, ia pun meminta testing dan pelacakan dilakukan secara masif. Ganjar tak menyebut daerah yang ia maksud.

Di sisi lain, Ganjar menilai ada daerah yang sejak awal serius menangani pandemi. Ini misalnya terjadi di Kabupaten Banyumas.

Menurut Ganjar, saat ini Kabupaten Banyumas sedang berupaya mencegah kematian akibat Covid-19 dengan mencari orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, yakni gula dan hipertensi. Pencarian dilakukan dengan menggunakan data puskesmas dan BPJS Kesehatan.

"Kemudian setelah ketemu nanti mereka dikasih gelang sebagai tanda mereka kelompok rentan. Jadi orang akan peduli dan tidak akan mendekat. Karena kita tidak tahu orang yang akan kontak dengan kelompok rentan itu positif atau negatif," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/18290921/satgas-ingatkan-kepala-daerah-agar-transparan-soal-data-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke