FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Kompas.com - 25/10/2020, 21:13 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Mukarim.

Penilaian tersebut dikeluarkan dalam rangka menyoroti kinerja Nadiem Makarim dalam setahun menjadi Mendikbud sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu.

"Kami beri nilai 55 karena kami punya data-data survei dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru-guru ini betul-betul pelaku lapangan dan berhubungan dengan orangtua murid," kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Di satu sisi, kelebihan kebijakan PJJ adalah mencegah sekolah jadi klaster Covid-19 di masa pandemi ini.

Baca juga: Kemenag Salurkan Anggaran PJJ Rp 1,178 Triliun

Hal tersebut patut diapresiasi karena Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Apalagi ketika anak berkumpul dalam jumlah banyak di sekolah dan waktu yang cukup lama, kata Retno, maka risiko penularan Covid-19 menjadi tinggi.

Termasuk saat mereka di perjalanan menuju dan pulang sekolah naik kendaraan umum.

Namun, di sisi lain PJJ yang tidak didukung dengan data yang komprehensif dan didasarkan pada kondisi daerah yang berbeda-beda.

"Kami berharap PJJ fase 1 dan 2 ada perbaikan. Namun fase 2 yang hampir 1 semester, kami tidak melihat ada progres lebih baik secara signifikan," ujar dia.

Baca juga: Guru, Siswa Ingin Jumlah Tugas Dikurangi Selama PJJ

Bahkan, pihaknya juga melihat bahwa PJJ baru-baru ini telah memakan korban jiwa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X