FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Kompas.com - 25/10/2020, 15:34 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem saat sedang memberikan tips bagi pengajar semasa pandemi Covid-19 dalam acara virtual bertajuk Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020 pada Kamis (8/10/2020) di akun YouTube Kemendikbud RI. DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem saat sedang memberikan tips bagi pengajar semasa pandemi Covid-19 dalam acara virtual bertajuk Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020 pada Kamis (8/10/2020) di akun YouTube Kemendikbud RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sebesar 75, adalah kurikulum darurat.

Kebijakan kurikulum darurat muncul di masa pandemi Covid-19 sebagai salah satu cara untuk mempermudah pembelajaran yang tidak bisa bertatap muka di kelas.

Kebijakan tersebut diberikan nilai 80 karena secara konsep dinilai sudah tepat dengan kondisi yang terjadi.

"Khususnya kurikulum darurat dalam kondisi ini diberi nilai 80 karena menurut kami, sesuai data-data yang diperoleh selama setahun secara konsep penyederhanaannya sudah tepat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (23/10/2020).

Baca juga: Guru, Ini Prinsip PELANGI dalam Penerapan Kurikulum Darurat

Kelebihan kurikulum darurat memberikan kompetensi esensial bagi kebutuhan siswa dengan tujuan pencapaian kompetensi dan bukan konten.

Tidak hanya itu, sekolah dan guru juga tidak perlu mengejar ketercapaian ketuntasan kurikulum.

"Ini bagus untuk membantu guru dalam pembelajarannya dan tidak mewajibkan siswa untuk menuntaskan target kurikulum," kata dia.

Namun kekurangan kurikulum tersebut adalah adanya kesalahan sosialisasi sehingga mayoritas sekolah tidak berani menerapkannya.

Hal tersebut dikarenakan dalam aturan kurikulum tersebut disebutkan, sekolah diberi kewenangan untuk boleh menentukan penggunaannya.

Baca juga: Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat, Ini Link untuk Mengaksesnya

Hanya saja mayoritas sekolah tidak berani menerapkannya sehingga membuat kurikulum tersebut tidak berguna.

"Jadi sekolah baru berani kalau ada petunjuk dinas. Sebagian besar tidak berani menerapkan sehingga tetap berat bagi guru dan siswa," kata dia.

FSGI sendiri menilai delapan poin atas kebijakan-kebijakan Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 23 Oktober 2019.

Dari delapan poin yang dinilai, sebagian besar nilai yang didapat Nadiem di bawah rata-rata KKM yang ditetapkan FSGI sehingga ia pun mendapat raport merah dari organisasi tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X