Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, pesantren dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi umat.

Sebab, pesantren memiliki potensi itu dengan jumlah santri yang mencapai 28.194 dan 18,49 juta di seluruh Indonesia.

"Jumlah yang sangat besar dan merupakan sebuah potensi yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan ekonomi umat," ujar Ma'ruf di acara Pembukaan Seminar Internasional Santri Millenial 2020 secara daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Ma'ruf mengatakan, potensi tersebut sejalan dengan harapannya agar pesantren tak hanya sebagai pusat pencetak ulama tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi.

Ia pun mengapresiasi diluncurkannya program hasil kolaborasi dan inovasi lembaga pesantren, antara lain warung tanggap bencana (warsina) yang diprakarsai Aksi Santri Tanggap Bencana (Astana), badan usaha milik pesantren (buntren) oleh Koperasi Millenial Santri Nusantara (KMSN).

Kemudian, sentra inkubasi bisnis pesantren (sibistren), dan "gus iwan" (santri bagus, pintar ngaji, dan usahawan) yang merupakan program Santri Millenial Center (SiMac).

Demikian juga inovasi layanan mobile aplikasi Islami KESAN oleh Kedaulatan Santri.

"Saya mendorong ke depan agar lebih banyak kolaborasi yang lahir antar santripreneur, maupun bekerja sama dengan pelaku industri besar sehingga membawa kesejahteraan bagi umat," ucap dia.

Apalagi, pemerintah telah berkomitmen membantu pesantren dengan memberikan bantuan sebesar Rp 2,6 triliun kepada 209.449 pesantren atau lembaga.

Baca juga: Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Bantuan tersebut terdiri atas bantuan pembelajaran daring ke pesantren, bantuan operasional pesantren, madrasah diniyah takmiliyah (MTD), dan pendidikan Al Quran (PQ/TPQ).

Termasuk bantuan pencegahan penularan Covid-19 di pesantren melalui pembangunan sarana dan prasarana berupa tempat cuci tangan, wudhu, dan mandi cuci kakus (MCK) pada pesantren di 34 provinsi yang dilakukan bertahap mulai 2020 hingga 2024.