Tiga Kali Jokowi Ingatkan Menterinya Karena Komunikasi Publik yang Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com – Akibat komunikasi publik yang buruk terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo dikabarkan menegur para menterinya. Pasalnya, keberadaan UU tersebut telah membuat banyak polemik di masyarakat, bahkan hingga menggelar aksi unjuk rasa hingga kini.

Namun, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk. Kompas.com mencatat, setidaknya sudah tiga kali Presiden menegur dan memperingatkan para menterinya untuk dapat membangun komunikasi publik yang baik.

Baca juga: Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Tujuannya, agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Sekali pun, kebijakan itu dinilai kurang populer di masyarakat.

Berikut rangkumannya:

1. Ditegur karena jurnalis asing kerap beritakan hal negatif

Saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemberitaan di media yang menilai penanganan Covid-19 di Indonesia kurang baik.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak... tidak... apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19

Kepala Negara pun meminta agar para menteri dapat hati-hati saat memberikan pernyataan di hadapan publik. Sehingga, tidak ada perbedaan antara pernyataan menteri yang satu dengan menteri yang lain.

“Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara, kalau memang mau bicara,” kata Presiden.

2. Minta menteri jelaskan secara detail rencana vaksinasi

Saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta pada 19 Oktober, Presiden mengingatkan, agar seluruh jajarannya memberikan pemahaman secara rinci kepada masyarakat terkait rencana vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden menyatakan, titik kritis dari kegiatan vaksinasi adalah implementasinya. Mulai dari proses seperti apa, siapa yang pertama kali akan diberikan vaksin, hingga kenapa mereka diprioritaskan, perlu dijelaskan secara gamblang kepada publik.

“Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi, seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Presiden khawatir, jika komunikasi publik yang diberikan jajarannya kurang baik, maka rencana vaksinasi itu justru dihantam oleh isu-isu yang dapat berujung aksi unjuk rasa masyarakat.