Kompas.com - 22/10/2020, 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Akibat komunikasi publik yang buruk terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo dikabarkan menegur para menterinya. Pasalnya, keberadaan UU tersebut telah membuat banyak polemik di masyarakat, bahkan hingga menggelar aksi unjuk rasa hingga kini.

Namun, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo menegur dan mengingatkan jajaran menterinya karena kualitas komunikasi publik yang buruk. Kompas.com mencatat, setidaknya sudah tiga kali Presiden menegur dan memperingatkan para menterinya untuk dapat membangun komunikasi publik yang baik.

Baca juga: Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Tujuannya, agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Sekali pun, kebijakan itu dinilai kurang populer di masyarakat.

Berikut rangkumannya:

1. Ditegur karena jurnalis asing kerap beritakan hal negatif

Saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi meminta jajarannya agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan terkait penanganan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemberitaan di media yang menilai penanganan Covid-19 di Indonesia kurang baik.

“Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama (jurnalis) asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak... tidak... apa ya, tidak firm gitu. Tidak gamblang. Tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik,” ucap Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19

Kepala Negara pun meminta agar para menteri dapat hati-hati saat memberikan pernyataan di hadapan publik. Sehingga, tidak ada perbedaan antara pernyataan menteri yang satu dengan menteri yang lain.

“Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara, kalau memang mau bicara,” kata Presiden.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.