Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/10/2020, 11:25 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo memperingatkan jajarannya agar benar-benar hati-hati dalam mengeksekusi rencana vaksinasi massal Covid-19. Ia meminta, perencanaan dilakukan secara matang sebelum eksekusi dilaksanakan.

Presiden mengungkapkan hal itu saat menggelar rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi pun menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi publik yang baik, terutama berkaitan dengan aspek halal dan haram, harga, kualitas, hingga distribusi vaksin tersebut ke daerah setelah pemerintah memperolehnya dari produsen.

Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” kata Jokowi seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Baca juga: Jokowi Minta Menterinya Tak Anggap Enteng Proses Vaksinasi Covid-19

Kepala Negara menegaskan, salah satu titik kritis di dalam pelaksanaan vaksinasi adalah implementasinya. Perlu adanya penjelasan secara rinci kepada masyarakat terkait bagaimana proses vaksinasi itu berjalan nantinya.

Serta, imbuh Jokowi, siapa saja yang kelak akan mendapatkan vaksinasi pertama beserta alasannya. Ia mengingatkan, komunikasi publik harus benar-benar disiapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu polemik di tengah masyarakat.

“Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail. Jadi jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi,” kata dia.

Soal pengadaan vaksin, ia menambahkan, perlu adanya pembagian tugas yang jelas di level kementerian. Terutama terkait siapa yang nantinya bertugas menyediakan vaksin gratis dan vaksin mandiri.

Untuk vaksin gratis, menurut Jokowi, hal itu menjadi wewenang Kementerian Kesehatan. Sedangkan vaksin mandiri, menjadi urusan dari Kementerian BUMN.

“Ini menjadi jelas, kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas. Nanti siapa yang tanggung jawab,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Terawan Urus Vaksin Gratis, Erick Thohir yang Berbayar

Lebih jauh, Jokowi juga meminta agar WHO Indonesia dilibatkan di dalam proses vaksinasi tersebut. Terutama, untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana memberikan vaksin yang baik serta menyimpan vaksin yang telah diperoleh dengan benar sesuai standar.

Menurut dia, setiap vaksin yang diproduksi dan didatangkan Indonesia dari luar negeri memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga, memerlukan perlakuan yang berbeda pula dalam penyimpanannya agar tidak rusak.

“Hati-hati, hati-hati mengenai vaksin. Bukan barang gampang ini. Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah,” kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X