Kompas.com - 21/10/2020, 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua.

"Presiden Jokowi semakin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti Presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat. Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Hal itu menurut Umam terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perumusan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Ia menambahkan, pemerintah mungkin masih bisa merasa baik-baik saja. Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik.

“Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri," tutur Umam.

Baca juga: Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Ia menambahkan, hal itu baru saja dikonformasi oleh survei Litbang Kompas (Oktober 2020) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen (46,3 persen tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas).

"Karena itu, Presiden Jokowi sebagai nahkoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif ini. Presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik," tutur Umam.

"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X