Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Kompas.com - 21/10/2020, 22:05 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua.

"Presiden Jokowi semakin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti Presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat. Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Hal itu menurut Umam terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perumusan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Ia menambahkan, pemerintah mungkin masih bisa merasa baik-baik saja. Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik.

“Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri," tutur Umam.

Baca juga: Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Ia menambahkan, hal itu baru saja dikonformasi oleh survei Litbang Kompas (Oktober 2020) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen (46,3 persen tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas).

"Karena itu, Presiden Jokowi sebagai nahkoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif ini. Presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik," tutur Umam.

"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X