Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Namun di sisi lain, saat RUU yang diusulkan pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat, suara oposisi yang melemah tak bisa mengkritik dan menegosiasikan RUU tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca juga: #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Maruf...

Menurut Pangi, hal itu terjadi dalam proses pengesahan UU Cipta Kerja yang merugikan para pekerja lantaran menghilangkan hak-hak pekerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, jika kekuatan oposisi dan koalisi di parlemen seimbang, ada kemungkinan Undang-undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja gagal disahkan.

"Kita bisa bayangkan kalau kekuatan partai politik parlemen berimbang, tidak menjadi kekuatan monopoli atau dikuasai pemerintah, mungkin omnibus law tidak akan lolos dan tak akan disahkan," kata Pangi kepada Kompas.com.

Suara oposisi di jalanan?

Ia menyadari keberadaan oposisi yang seimbang dengan koalisi berpotensi menghambat kinerja pemerintah karena proses legislasi bisa tersandera.

Kendati demikian, kehadiran oposisi yang kuat juga penting untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

"Padahal harusnya kekuatan politik oposisi punya kemampuan mengimbangi, menjadi kekuatan check and balances, mampu mengkoreksi jalannya pemerintahan, tapi kekuatan oposisi di parlemen sekarang tidak berimbang," lanjut dia.

Dok. Pribadi Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Akibatnya, lemahnya oposisi di parlemen memunculkan aksi-aksi penolakan kebijakan pemerintah di jalanan yang dilakukan oleh elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Ia menambahkan, jika suara oposisi di parlemen kuat, bisa aksi protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di jalanan akan berkurang karena mereka merasa apirasinya terwakili di DPR.

"Itu menggapa kemudian peran oposisi diambil alih perannya oleh mahasiswa, buruh, termasuk KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) karena tidak sehatnya iklim politik kita di parlemen, parlemen jalanan mencoba mengambil alih peran oposisi," tutur Pangi.

"Selama kekuatan partai politik di parlemen tidak berimbang, maka kekuatan oposisi di luar parlemen akan terus menguat dan tumbuh," lanjut dia.