Kompas.com - 20/10/2020, 11:39 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law  Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

Sebabnya, pasal 88C UU Cipta Kerja tak mengandung kata wajib sehingga gubernur harus menentukan besaran UMK yang lebih tinggi daripada Upaha Minimum Provinsi (UMP). Hal itu dinilai akan mengurangi kesejahteraan pekerja.

BEM SI pun menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja di saat pemerintah bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut.

Terlebih, lanjut Remy, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendukung UU Cipta Kerja serta adanya revisi terhadap UU MK.

Menurut dia, hal itu memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

"Belum lagi, berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja," lanjut Remy.

Menanggapi fenomena itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati menilai, protes publik yang terjadi saat usia pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berusia setahun bukan tanpa sebab.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu menunjukkan perbedaan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih disambut optimisme.

Sebaliknya, pada periode 2019-2024, tahun pertama pertama pemerintahan justru diperingati dengan aksi protes yang menunjukkan turunnya optimisme masyarakat terhadap kinerja Jokowi.

Menurut Wasisto, penurunan optimisme publik itu disebabkan oleh perubahan gaya pemerintahan Jokowi yang saat ini lebih kentara mengedepankan kepentingan elite dibandingkan memenuhi harapan masyarakat.

Baca juga: Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Ia mengatakan, pada awal periode pertama kepresidenan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), masyarakat masih memiliki optimisme dengan kebijakan Jokowi yang memihak masyarakat dan gaya komunikasinya ke publik yang tampak tak berjarak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Wapres: Sektor Pertahanan Keamanan Penting Diperkuat

Pandemi Covid-19, Wapres: Sektor Pertahanan Keamanan Penting Diperkuat

Nasional
Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Soelarno dan Hatta, Dwitunggal yang Terpisahkan oleh Politik namun Tetap Bersahabat

Nasional
'Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen...'

"Dilematis Sekali bagi Dokter Putuskan Pasien Mana yang Akan Diberi Oksigen..."

Nasional
Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Masa Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nilai Zonasi Covid-19 Tak Bisa Jadi Acuan, IDAI Tolak Sekolah Tatap Muka Terbatas Dibuka Juli

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Kasus Covid-19 Melonjak, Menpan RB: Aturan Kerja bagi ASN Belum Ada Perubahan

Nasional
Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Perhimpunan Dokter Usul PPKM Menyeluruh hingga PSBB untuk Tekan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Bocah Meninggal Usai Digigit Anjing, Pemilik Hewan Dinilai Punya Tanggung Jawab Penuh

Nasional
Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Menhan: Produk Sishankamrata Sudah Berusia 50 Tahun Lebih, Perlu Aktualisasi

Nasional
Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Nasional
16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

Nasional
PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X