Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Menanggapi fenomena itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati menilai, protes publik yang terjadi saat usia pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berusia setahun bukan tanpa sebab.

Hal itu menunjukkan perbedaan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih disambut optimisme.

Sebaliknya, pada periode 2019-2024, tahun pertama pertama pemerintahan justru diperingati dengan aksi protes yang menunjukkan turunnya optimisme masyarakat terhadap kinerja Jokowi.

Menurut Wasisto, penurunan optimisme publik itu disebabkan oleh perubahan gaya pemerintahan Jokowi yang saat ini lebih kentara mengedepankan kepentingan elite dibandingkan memenuhi harapan masyarakat.

Baca juga: Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Ia mengatakan, pada awal periode pertama kepresidenan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019), masyarakat masih memiliki optimisme dengan kebijakan Jokowi yang memihak masyarakat dan gaya komunikasinya ke publik yang tampak tak berjarak.

"2014-2019 masih disebut optimis karena publik masih terpesona dengan latar belakang beliau, cara mendekati publik dengan bagi-bagi sepeda, pembangunan infrastruktur di mana-mana dan juga mengangkat figur-figur siap kerja saat itu misalnya Menteri Susi," kata Wasisto kepada Kompas.com.

"Semua itu berbanding terbalik di periode sekarang. Jokowi seakan-akan lebih mementingkan suara elite internal saja misalnya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU HIP, UU Cipta Kerja," lanjut dia.

Saat revisi UU KPK, Jokowi juga terlihat berseberangan dengan kelompok masyarakat sipil yang menginginkan agar lembaga antirasuah tersebut diperkuat.

Baca juga: Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Jokowi lebih mendengar masukan dari partai politik pendukungnya di DPR RI untuk merevisi UU KPK. Salah satu poin revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu ialah membentuk Dewan Pengawas KPK yang berwenang memberikan izin penyadapan.

Kebijakan Jokowi yang bertentangan dengan harapan publik juga menjadi sebuah ironi lantaran Jokowi kerap menyatakan di periode keduanya ia bisa memimpin pemerintahan tanpa beban.

Di sisi lain, masyarakat mengartikan Jokowi yang tanpa beban dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Hal ini yang membuat citra Jokowi menjadi antipopulis di mata publik sekarang. Satu hal yang penting dicatat mungkin beliau mau melunasi utang-utang politik balas budi pada semua elite yang mendukungnya saat itu," tutur Wasisto.