Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani menilai, serangan terhadap kebebasan masyarakat sipil menjadi lebih ganas pada periode kedua Presiden Joko Widodo.

Salah satu alasannya, kata dia, para pendengung atau buzzer dinilai sudah tidak efektif menyerang sehingga serangan dilakukan secara langsung melalui aparat kepolisian.

“Buzzer, influencer, barangkali tidak bisa lagi dianggap satu alat yang efektif, maka serangan-serangan langsung melalui aktor-aktor polisi kalau saat ini,” kata Yati dalam diskusi daring, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Ia membandingkannya dengan awal masa kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, awalnya pendengung banyak berperan untuk menyerang masyarakat sipil.

Namun, Yati melihat bahwa para pendengung mulai terlihat kontraproduktif ketika membela pemerintah.

Sebab, kata dia, apa yang disampaikan pendengung kerap menjadi serangan balik bagi pemerintah.

“Di akhir-akhir ini ada kekalahan sebetulnya di media sosial. Buzzer mulai banyak kontraproduktif, bagaimana dia membela secara di luar nalar kita semua tentu saja, kepada pemerintahan hari ini, kepada Jokowi,” tutur dia. 

Alasan lainnya, Jokowi sudah tidak memiliki beban politik di periode kedua kepemimpinannya.

Menurut dia, Jokowi tidak terbebani untuk terpilih lagi maupun beban untuk mendapatkan dukungan masyarakat sipil.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Waketum MUI Mengaku Protes Kekerasan Polisi terhadap Demonstran

Hal itu yang dalam pandangannya membuat hak asasi manusia serta demokrasi menjadi tersingkirkan pada era pemerintaan Jokowi periode kedua ini. 

“Sehingga HAM, demokrasi dan seterusnya, dengan sangat percaya diri dihilangkan, dipinggirkan, dan tidak ada tempat dalam politik pemerintahan hari ini,” ucap dia.