Tenggat Waktu 45 Hari Ajukan Uji Formil UU di MK Dinilai Cukup

Kompas.com - 16/10/2020, 22:00 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan uji formil atas sebuah undang-undang maksimal dimohonkan 45 hari sejak dicatatkan dalam Lembaran Negara.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, tenggat waktu selama 45 hari cukup untuk mempersoalkan tata cara pembentukan undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Feri, jika batas waktu permohonan uji formil dibuat lebih lama, justru akan berdampak tidak baik.

Baca juga: Pengacara Amien Rais dkk Jawab DPR soal Batas Waktu Uji Formil UU 2/2020

 

"Pembatasan itu cukup wajar karena tidak baik juga kalau pengujian formil dibuka terus padahal UU-nya sudah lama berlaku," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

"Jadi aneh kalau sudah lama berlaku tiba-tiba tata cara pembentukan itu dipermasalahkan. 45 hari waktu yang cukup untuk mempermasalahkan tata cara bermasalah," tuturnya.

Feri mengatakan, batas waktu permohonan uji formil memang tak diatur di Undang Undang Dasar 1945 melainkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Meski tak tertuang dalam konstitusi, kata Feri, ketentuan mengenai batasan waktu tersebut menjadi kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

"Di Pasal 24C UUD 1945 (diatur) bahwa hukum acara diatur dalam UU," terangnya.

Baca juga: DPR Sebut Permohonan Uji Formil UU 2/2020 oleh Amien Rais dkk Lewati Batas Waktu

Terkait adanya kemungkinan belum semua warga negara mengetahui bahwa sebuah undang-undang sudah dicatatkan dalam lembaran negara, kata Feri, berlaku asas fiksi hukum.

Artinya, ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat terhadap semua pihak.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan 'Font' dan 'Margin'

Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan "Font" dan "Margin"

Nasional
Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X