Kemenlu Sebut Kunjungan Prabowo ke AS Tak Perlu Dipermasalahkan

Kompas.com - 16/10/2020, 15:24 WIB
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menilai, kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) tak perlu dipermasalahkan.

Sebab, Prabowo sebagai menteri pertahanan telah mendapat izin penuh dari pemerintah untuk berkunjung ke negara dengan julukan Negeri Paman Sam itu.

"Siapapun itu yang berkunjung dalam kapasitas resmi yang dikirim suatu negara dengan adanya credential-nya, saya rasa itu adalah perwakilan dari negara. Itu adalah simbol embodiment dari negara," kata Febrian dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Pegiat HAM Minta AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Jubir Menhan: Silakan Saja

Febrian menuturkan, dalam sebuah kunjungan kenegaraan, delegasi tak mewakili personalitasnya, tetapi negara yang mengutusnya. Hal itu juga berlaku untuk Prabowo.

Adapun otoritas internasional harus menghormati delegasi yang ditunjuk suatu negara karena merupakan hak prerogatif negara tersebut. Febrian mengatakan, hal itu sudah menjadi etika di dunia internasional.

"Artinya enggak bisa lagi dilihat dalam kapasitas personalnya. Cuma kalau gorengan (isu) ya tetap aja ada kanan kiri," tutur Febrian.

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke AS, dari Sempat Dilarang, Sewa Pelobi, hingga Kemungkinan Kerja Sama Militer

"Itu pandangan saya mengenai bagaimana suatu status menempel pada delegasi yang hadir dan ada etika dalam dunia internasional untuk menghormati status yang diberikan pemerintah kepada orang yang mewakili," lanjut dia.

Sejumlah organisasi pengawas hak asasi manusia ( HAM) menyurati Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo untuk mencabut visa dan kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke negara tersebut pada 15-19 Oktober 2020.

Surat desakan itu dilayangkan pada Selasa (13/10/2020) dan berisi informasi soal Prabowo yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu.

Prabowo dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat sejak 2000 karena tuduhan keterlibatan secara langsung dalam kasus pelanggaran HAM.

Saat bertugas sebagai Komandan Kopassus, Prabowo diduga terlibat dalam kasus kejahatan HAM, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi beberapa bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998.

"Kami menulis surat ini untuk menyampaikan kekhawatiran kami terhadap keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberikan visa kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, untuk datang ke Washington D.C menemui Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Gabungan Staf AS Mark Milley pada tanggal 15 Oktober," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dikutip dari surat yang dikirimkan ke Menlu AS, Kamis (15/10/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X